Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, menyoroti persoalan utama yang menghambat optimalisasi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI): tidak sinkronnya data antar lembaga pemerintah.
Dalam paparannya di Workshop Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang digelar DPP PDI Perjuangan, Marinus menyebut bahwa fragmentasi data antara BP2MI, Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri menjadi biang keladi lambatnya pelayanan kepada PMI.
“Data BP2MI dengan data keimigrasian tidak nyambung. Padahal, keakuratan data itu sangat menentukan apakah PMI kita terlindungi atau justru terjebak dalam status non-prosedural,” ujar Marinus.
Ia menambahkan, sistem digital yang digunakan kedua lembaga—Sisko P2MI dan Siskim Imigrasi—masih belum terhubung otomatis. “Koneksi datanya masih manual. Ini ironi di tengah era digitalisasi,” tegasnya.
Menurut Marinus, integrasi sistem data lintas kementerian dan lembaga merupakan langkah mendesak untuk mencegah munculnya PMI ilegal serta mempercepat proses verifikasi dan perlindungan di luar negeri.
“Selama data kita tidak tunggal, perlindungan PMI tidak akan maksimal,” tandasnya.
