Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, mengkritik keras ego sektoral antar lembaga negara yang menangani pekerja migran, seperti BP2MI, Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri.
Demikian disampaikan Marinus saat menjadi pembicara dalam Workshop DPP PDI Perjuangan bertema “Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (9/10). DPP PDI Perjuangan.
Ia menilai bahwa kurangnya koordinasi lintas lembaga menjadi penyebab berulangnya masalah PMI di luar negeri. “BP2MI punya ego sendiri, Imigrasi punya ego sendiri, Kemenlu juga begitu. Tidak ada koordinasi yang solid, padahal mereka bicara soal manusia yang butuh perlindungan,” tegas Marinus.
Ia menyebut, kondisi ini menyebabkan proses penerbitan dokumen menjadi berbelit, pelayanan lambat, hingga PMI non-prosedural terus bermunculan.
“Kalau semua lembaga ini bisa kompak dan satu sistem, maka perlindungan PMI pasti bisa optimal,” ucap Marinus.
Marinus pun mendorong agar ke depan dibuat jalur komunikasi kelembagaan yang jelas dan koordinatif, dengan pembagian kewenangan yang tidak tumpang tindih.
