Trenggalek, Gesuri.id - Bupati Trenggalek sekaligus politisi PDI Perjuangan, Mochamad Nur Arifin, meluruskan polemik rencana pinjaman daerah senilai Rp70 miliar yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027. Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menegaskan, rencana pembiayaan tersebut bukan untuk menutup pinjaman lama, melainkan mendukung program pembangunan, termasuk optimalisasi sektor pariwisata.
"Sudah saya catat, besok Jumat dijawab. Cuma ada beberapa hal mungkin yang tidak paham yang perlu diluruskan. Ada kesan Pemkab gali lubang tutup lubang, tahun kemarin ambil pinjaman, tahun depan diproyeksikan ambil pinjaman lagi. Enggak ada," tegasnya usai rapat pembahasan Ranperda di DPRD Trenggalek, dikutip Selasa (13/10/2026).
Mas Ipin menjelaskan, rencana pinjaman Rp70 miliar tersebut telah disepakati bersama DPRD Trenggalek. Dana itu akan digunakan untuk mendukung sejumlah program pembangunan daerah, salah satunya pembenahan destinasi wisata yang dinilai memiliki potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengatakan, anggaran untuk pembenahan sektor pariwisata tetap dicantumkan dalam APBD 2027 karena pengerjaannya baru dapat dimulai pada Januari mendatang.
"Jadi, yang tahun depan itu kenapa masih kita tuliskan di APBD karena yang untuk pariwisata baru bisa kita kerjakan besok Januari. Jadi, uang yang digunakan untuk perbaikan tempat wisata itu di situ," terang Mochamad Nur Arifin.
Menurut Mas Ipin, optimalisasi pariwisata menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat. Selama ini, pendapatan daerah Trenggalek antara lain berasal dari pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, serta pemanfaatan aset daerah.
Ia menilai sektor pariwisata masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan destinasi wisata diharapkan dapat membantu membiayai cicilan pinjaman melalui skema pemulihan biaya atau cost recovery.
"Kalau pinjam untuk tempat pariwisata, kalau tidak tempat pariwisata, nanti PAD kita dari mana? Aset yang paling mungkin dimanfaatkan tanpa rakyat merasa dibebani adalah mengoptimalkan sektor pariwisata," ujarnya.
Dua destinasi yang menjadi perhatian Pemkab Trenggalek adalah Pantai Prigi dan Goa Lowo. Kedua objek wisata tersebut dinilai perlu dibenahi karena mengalami penurunan jumlah pengunjung dibandingkan sebelumnya.
"Objek-objek kita yang dulunya ramai, kemudian sekarang mengalami penurunan pengunjung, itu salah satunya Pantai Prigi dan Goa Lowo. Nah, itu kemudian yang nanti kita optimalkan dengan pembenahan," jelasnya.
Selain pembenahan destinasi wisata, Pemkab Trenggalek juga merencanakan penataan kawasan perkotaan. Rencana tersebut mencakup penanaman kabel, pelebaran jalur pedestrian, hingga pembangunan jalur joging atau jogging track di kawasan kafe dan pertokoan.
Penataan itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. Pemerintah daerah juga berencana membenahi kawasan hutan kota untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis keanekaragaman hayati atau biodiversitas.
Mas Ipin menegaskan, rencana pinjaman daerah tersebut akan dijelaskan secara resmi dalam tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Ia menyebut terdapat sejumlah hal yang perlu diluruskan agar rencana pembiayaan itu tidak dipahami sebagai upaya menutup pinjaman sebelumnya dengan pinjaman baru.
Di sisi lain, ia mengingatkan para pelaku usaha yang berstatus wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurutnya, kontribusi dunia usaha dibutuhkan untuk memperkuat pendapatan daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan.
"Pesan saya kepada seluruh pengusaha yang merupakan wajib pajak, mohon bagian dari kontribusinya nanti mungkin bisa mau bayar pajak," katanya.
Melalui rencana pembiayaan dan optimalisasi aset daerah tersebut, Pemkab Trenggalek berharap dapat meningkatkan PAD sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan destinasi wisata. Pemerintah daerah menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan.
