Jakarta, Gesuri.id - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, membeberkan proyeksi anggaran Pemkab Tapteng tahun 2026.
Bahkan Masinton secara gamblang memberikan gambaran kondisi keuangan daerahnya yang masih bergantung pada bantuan dari dana transferan pusat.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
Berdasarkan data tercatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tapteng tahun 2025, hanya Rp82.805.769.000, Pendapatan Transfer Pusat Rp1,057,699,129,000.00, Transfer Antar Daerah Rp.59,400,000,000.00, dan lain-lain Rp23.345.588.108. Belanja daerah dan pokok ttang Pemkab Tapteng tahun 2025, yaitu belanja pegawai Rp528.542.438.969, belanja barang dan jasa Rp343.897.535.418, 40, belanja modal Rp123.417.417.758.59, belanja tak terduga Rp4.733.524.619.01.
Serta belanja transfer Rp207.364.595.600.00, belanja bunga Rp3.108.426.269.00, belanja hibah Rp15.343.742.350.00, dan cicilan pokok utang Rp14.152.846.124.00. Data tersebut disajikan Bupati Tapteng Masinton bersama wakilnya Mahmud Efendi Lubis pada acara coffe morning Pemkab Tapteng bersama Forkopimda, di Gedung Olahraga Pandan, Tapteng, Rabu (5/11).
Pada acara tersebut Masinton juga mengungkapkan rencana pemasukan anggaran tahun 2026, yaitu PAD Tapteng Rp112.318.483.134. Termasuk pendapatan transfer pusat Rp879,617,020,000.00, transfer antar daerah Rp31,549,431,182.00, dan lain-lain Rp23.345.588.108.
"Maka pendapatan daerah tahun 2026, berasal dari pendapatan transfer pusat akan dipangkas sebesar Rp205,932,677,818.00.," kata Masinton. Masinton menyatakan pengurangan pendapatan transfer pusat akan berdampak buruk terhadap kondisi keuangan Pemkab Tapteng, yang di ambang pailit dengan beban belanja pegawai mencapai 51,27 persen.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Kondisi ini,.kata Masinton, menuntut pemerintah daerah kreatif menambah potensi daerah untuk peningkatan PAD agar ada celah fiskal. Karenanya dia menargetkan peningkatan PAD Tapteng untuk tahun depan sebesar Rp112.318.483.154.
"Kita, keuangannya ICU (kondisi buruk). Semua potensi harus dioptimalkan terutama perangkat dinas penghasil PAD harus mengejar target pendapat asli daerah. Semua harus diadministrasikan dengan baik," ujarnya.
