Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan selama September hingga Oktober 2026.
Edy menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api dan pengendalian kerusakan lingkungan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat terdampak memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai, terutama ketika kualitas udara memburuk.
“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung risiko kesehatan akibat kabut asap setiap musim karhutla. Negara harus hadir melalui layanan kesehatan yang siap, perlindungan kelompok rentan, dan langkah pencegahan yang nyata,” kata Edy.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Menurutnya, paparan asap kebakaran hutan dan lahan berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Oleh karena itu, kesiapan fasilitas kesehatan harus menjadi bagian penting dari upaya penanganan karhutla.
Sejumlah wilayah, termasuk Palembang, Palangka Raya, dan kawasan Kalimantan Tengah, dilaporkan mengalami penurunan kualitas udara hingga kategori tidak sehat bahkan berbahaya. Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Data Kementerian Kesehatan yang dikutip dalam laporan tersebut mencatat 63.711 kasus ISPA pada kelompok usia di atas lima tahun. Angka ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat upaya pencegahan, pemantauan, dan penanganan gangguan kesehatan di wilayah terdampak.
Edy meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan tingkat paparan asap serta kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Ia menilai puskesmas perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar mampu melakukan deteksi dini, menangani keluhan gangguan pernapasan, dan merujuk pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan.
Selain kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan penunjang juga perlu diperhatikan. Dukungan tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit atau gangguan pernapasan.
Kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena paparan polusi udara dapat memperburuk kondisi kesehatan tertentu. Pemerintah, menurut Edy, harus memastikan mereka memperoleh informasi, akses pemeriksaan, dan penanganan medis sesuai kebutuhan.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyampaikan informasi kualitas udara secara cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Informasi tersebut perlu disertai panduan mengenai cara mengurangi paparan asap, gejala yang memerlukan pemeriksaan medis, serta lokasi fasilitas kesehatan yang dapat diakses.
Dengan informasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan sebelum mengalami gangguan kesehatan yang lebih serius.
Lebih lanjut, Edy mendorong penguatan sistem surveilans ISPA di wilayah terdampak karhutla. Pemantauan kasus perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diintegrasikan dengan data kualitas udara agar peningkatan risiko kesehatan dapat diketahui sejak dini.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Menurutnya, keterpaduan data kesehatan dan pemantauan kualitas udara dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan tenaga medis, distribusi obat-obatan, dukungan oksigen, serta langkah perlindungan masyarakat secara lebih terarah.
Dengan sistem pemantauan yang baik, pemerintah dapat menyesuaikan respons berdasarkan kondisi aktual di lapangan, tanpa harus menunggu peningkatan jumlah kasus menjadi lebih besar.
Edy berharap penguatan layanan kesehatan menjadi bagian dari strategi penanganan karhutla yang berkelanjutan. Ia menilai perlindungan terhadap kesehatan masyarakat harus berjalan beriringan dengan upaya pemadaman kebakaran, pengendalian pencemaran udara, dan pencegahan kebakaran hutan serta lahan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu meminimalkan dampak kabut asap dan memastikan masyarakat di wilayah terdampak tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak.
