Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J Rumambi prihatinan atas insiden Keracunan Makanan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada 22 Juli 2025, ratusan siswa SMPN 8 Kupang dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis.
Dalam dua hari berikutnya, 75 siswa SMA dan SMK di Sumba Barat Daya juga mengalami gejala Keracunan Makanan serupa.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Hingga Mei 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat telah terjadi 17 kasus keracunan Program MBG tersebar di 10 provinsi sejak Januari 2025.
“Mekanisme pengendalian mutu bahan makanan harus diperketat. Kita ingin siswa-siswa di sekolah mendapatkan kualitas penyajian makanan bersih, aman, dan layak dikonsumsi,” ujar Matindas dalam keterangan resminya, Jumat (25/7)
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah bagian dari Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.
Program tersebut untuk mengatasi tantangan malnutrisi dan stunting di Indonesia.
Sekaligus untuk menyiapkan sumber daya yang unggul serta menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan petani.
Politisi PDI Perjuangan itu mendesak agar proses rantai distribusi MBG, mulai dari dapur hingga ke penerima manfaat, dapat dievaluasi kembali secara menyeluruh.
Anggota DPR RI asal Dapil Sulawesi Tengah tersebut menekankan pentingnya standarisasi kebersihan dan sertifikasi dapur MBG hingga pengujian sampel di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Proses dari hulu ke hilirnya harus ditinjau kembali. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Semua dapur MBG harus memiliki standar kebersihan yang terukur dan diawasi secara berkala,” ucap Matindas J Rumambi.
Optimalisasi pengawasan dari proses produksi hingga distribusi dinilai sangat krusial.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulteng itu menambahkan, keberhasilan program MBG memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan BPOM.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
Matindas J Rumambi juga mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas publik program MBG yang menyasar jutaan siswa di Indonesia.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Program MBG ini adalah ikhtiar baik dengan alokasi anggaran yang besar. Oleh karena itu, harus dikawal dengan standar mutu yang ketat agar memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang aman dan berkualitas," pungkas Matindas J Rumambi
