Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi menyampaikan Fraksi PDI Perjuangan menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp7,4 triliun seiring meningkatnya intensitas bencana dan penguatan program reguler.
"Kami menilai usulan tambahan anggaran tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan program yang belum terakomodasi, seperti bantuan anak yatim (YAPI), makan bergizi gratis bagi lansia dan penyandang disabiltas, serta dukungan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana yang saat ini sangat mendesak," kata Matindas melalui Whatsapp, Kamis (29/1).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Komisi VIII berkomitmen mengawal agar setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan dan korban bencana. Penambahan anggaran ini harus dimaknai sebagai bentuk kehadiran negara di saat masyarakat menghadapi situasi darurat,” jelasnya menambahkan.
Untuk memastikan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti update Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara kontinuitas.
Selain itu, fungsi pengawasan DPR RI dalam menjaga penyaluran bansos di daerah agar transparan disampaikan Matindas kepada Menteri Sosial.
Program utama yang juga menjadi pembahasan adalah alokasi Rp4 triliun untuk Program Sekolah Rakyat yang beroperasional sebanyak 166 pada tahun 2026.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Program ini ditargetkan mampu menampung hingga 45.000 peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta diharapkan menjadi instrumen strategis pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang terintegrasi.
Legislator Sulteng itu menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat agar tepat sasaran, kurikulum berkualitas, dan selaras dengan kebutuhan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Ia juga mendorong agar Pemda Kabupaten/kota di dapilnya menyiapkan lahan diperuntukkan Sekolah Rakyat.
