Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi menyoroti banyaknya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada penyaluran Bantuan Sosial (bansos).
Laporan PPATK per Juli melaporkan anomali rekening penerima bansos disinyalir dormant alias pasif mencapai 10 juta rekening dengan potensi bansos yang belum atau tidak tersalurkan sebesar Rp 2,1 triliun.
Baca: Ganjar Amini Pernyataan Puan Soal Nama Sekjen PDI Perjuangan
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK menyampaikan dana bansos yang mengendap paling banyak berasal dari Rekening dormant lebih dari 5 tahun dengan jumlah Rp 1.3 triliun
Matindas J Rumambi pun menyarankan pemerintah untuk menarik kembali dana bansos itu agar tidak terjadi kerugian negara.
Dia menilai, dana yang ditarik kembali nantinya dapat dijadikan penebalan bansos kepada masyarakat yang berhak, atau menambah daftar penerima bansos yang akan menerima di tahun ini dari yang sudah ditetapkan.
"Saya kira Kemensos tidak hanya sebagai regulator, namun harus mampu memonitoring penyaluran bansos sampai pada penggunaan bansos itu sendiri, sehingga indeks tepat sasaran dan pemanfaatan penyaluran bansos ini dapat terlihat sejauh mana capaiannya," ucap Matindas kepada TribunPalu.com, Minggu (17/8).
Sekretaris PDI Perjuangan Sulteng itu juga meminta PPATK menelusuri dan melaporkan temuannya kepada Kemensos setiap tahun sehingga dana bansos tidak mengendap sampai bertahun-tahun.
Kader Banteng Senayan itu juga menyoroti permasalahan perubahan penyaluran bansos yang semula melalui PT POS ke Bank Himbara.
Baca: Ganjar Tegaskan Megawati Miliki Kewenangan Penuh
Hal itu mengakibatkan jutaan penerima bansos belum menerima dana karena lambatnya pembukaan rekening kolektif oleh Bank Himbara.
Legislator PDI Perjuangan asal Dapil Sulteng itu juga menyampaikan adanya temuan terbaru dari PPATK mencatat 100 ribu penerima bansos merupakan pegawai BUMN, ASN, anggota TNI-Polri dan profesi lainnya.
"Saya meyakini DTSEN mampu menjadi jawaban atas tantangan penyaluran bansos tepat sasaran. Pemerintah harus mampu memformulasikan hasil verifikasi dan validasi baik dari jalur formal musyawarah desa maupun jalur partisipatif masyarakat itu sendiri dalam pemutakhiran data DTSEN," tandas Matindas
