Ikuti Kami

Megawati Nilai Etika & Moral Tengah Buram Karena Hukum Tak Dijalankan Sesuai Aturan

Megawati mengatakan diajarkan hal paling penting dalam hidup ini adalah etika dan moral.

Megawati Nilai Etika & Moral Tengah Buram Karena Hukum Tak Dijalankan Sesuai Aturan
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menilai etika dan moral di Indonesia hari ini buram karena hukum tidak dijalankan sesuai aturan.   

"Itu yang mulai sekarang ini buram. Why? Ya karena hukum formal tidak dijalankan sesuai dengan aturan," kata Megawati di hadapan anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/11).

Dia mengatakan hukum tak hanya dibuat oleh Tuhan, tetapi juga manusia. Saat ini, kata Megawati, banyak orang mendesaknya untuk berbicara mengomentari situasi terkini di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo

"Karena itu presiden kita lho. Saya enggak mikir dia presiden, tapi saya mikir sebagai pemimpin Republik Indonesia, karena kita juga milih dia," ucapnya.

Megawati bercerita, dia diajarkan etika dan moral sejak kecil. Dari kakek dan neneknya, Megawati mengatakan diajarkan hal paling penting dalam hidup ini adalah etika dan moral. Dia memberi ilustrasi, pada zaman Romawi, para gladiator yang tidak mengerti apa-apa diminta untuk berperang.

"Apakah kita akan mengikuti seperti itu hanya karena politik?" ujarnya. 

PDI Perjuangan belakangan gencar mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Kritikan tersebut dipicu penetapan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Baca: Ganjar Pranowo Berpeluang Dapatkan Trah Gelar Wahyu Mataram

Gibran yang merupakan Wali Kota Solo bisa ikut berkompetisi di Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan soal batas usia capres-cawapres. Dalam putusannya, MK menyatakan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres atau cawapres asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau jabatan lainnya yang dipilih melalui pemilu. 

Putusan itu dianggap kontroversial karena Ketua MK Anwar Usman adalah ipar dari Jokowi yang juga paman dari Gibran Rakabuming Raka. Belakangan, Anwar dicopot dari posisinya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

Tak hanya Megawati Soekarnoputri, muramnya dunia penegakan hukum juga sempat disampaikan oleh calon presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, saat menghadiri acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November 2023. Ganjar menilai penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi degan skor 5 dari 10.

Quote