Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang TKP2MI Mercy Chriesty Barends menilai, persoalan tenaga kerja domestik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan reformasi regulasi dan layanan secara menyeluruh.
“Dari pengangguran terbuka, PHK massal, hingga dominasi sektor informal—semuanya menunjukkan perlunya kebijakan ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berpihak pada pekerja,” ujar Mercy dalam Workshop “Kajian Kritis: Regulasi, Layanan, dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Kamis (9/10).
Ia menyoroti meningkatnya angka PHK pada semester pertama 2024 yang mencapai 101.536 kasus, terutama di sektor manufaktur dan garmen. “Ini alarm serius. Diperlukan kebijakan perlindungan industri nasional yang berpihak pada pekerja, bukan justru melemahkan daya saing tenaga kerja kita,” ujar Mercy.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap tenaga kerja informal yang belum tercatat secara akurat. “Kita masih menghadapi banyak agen tenaga kerja ilegal. Data yang tidak valid membuat kebijakan sulit tepat sasaran,” tambahnya.
Mercy menekankan pentingnya memperkuat sistem layanan publik ketenagakerjaan—mulai dari pelatihan, penempatan, hingga perlindungan hukum—agar seluruh pekerja domestik memiliki jaminan sosial, akses pendidikan, dan keamanan kerja yang layak.
“PDI Perjuangan melalui bidang TKP2MI berkomitmen mendorong reformasi regulasi dan sistem layanan ketenagakerjaan yang berkeadilan. Negara harus hadir, tidak hanya dalam regulasi, tapi dalam pelayanan nyata kepada rakyat pekerja,” pungkasnya.
