Kab. Poso, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Poso dari Fraksi PDI Perjuangan, Miss Peuru, mengritik pengawasan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan dari perusahaan besar, termasuk PLTA Poso Energy, sekaligus membenahi pelayanan dasar yang masih dikeluhkan masyarakat.
"Kita bisa tegas terhadap perusahaan besar atau perusahaan luar ketika ada dugaan pajak yang belum terhitung. Lalu mengapa untuk potensi PAD dari PLTA Poso Energy kita tidak menunjukkan keseriusan yang sama?" ujar Miss Peuru, Rabu (21/10/2026).
Miss Peuru menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilainya tegas terhadap usaha kecil atau perusahaan dari luar daerah, tetapi terkesan belum menunjukkan keseriusan yang sama dalam menelusuri potensi PAD dari perusahaan besar. Menurutnya, dugaan penggunaan air untuk operasional PLTA yang belum diperhitungkan dalam skema pajak perlu diperiksa secara transparan dengan mengacu pada data teknis dan regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya mengandalkan klaim atau penjelasan sepihak dari perusahaan. Penelusuran harus dilakukan berdasarkan bukti konkret, kejelasan objek pajak, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar pemungutan pendapatan daerah.
"PAD adalah hak daerah dan kepentingan rakyat. Jangan sampai potensi pendapatan daerah terabaikan karena lemahnya pengawasan dan ketidakberanian mengambil keputusan," ucap Miss Peuru.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak sekadar berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap potensi pendapatan harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain persoalan pendapatan daerah, Miss Peuru menyoroti ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam Poso dan kondisi pelayanan dasar yang masih dirasakan masyarakat. Ia menilai, potensi besar yang dimiliki daerah semestinya dapat memberikan manfaat nyata bagi warga setempat.
Ia mencontohkan persoalan ketersediaan air bersih. Kabupaten Poso yang memiliki sumber daya air melimpah justru masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah.
Persoalan serupa, lanjutnya, juga terjadi pada sektor kelistrikan. Meski Danau Poso dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk memasok kebutuhan listrik hingga ke empat provinsi, masyarakat lokal masih kerap menghadapi pemadaman listrik.
"Persoalannya bukan karena kita kekurangan sumber daya, melainkan ketidakberanian dan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam membenahi pelayanan publik serta mengoptimalkan PAD," jelas Miss Peuru.
Atas kondisi tersebut, Miss Peuru mendorong jajaran pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pendapatan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, langkah evaluasi diperlukan agar potensi sumber daya yang dimiliki Poso dapat dikelola secara optimal dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Jangan sampai kita kaya sumber daya, tetapi lemah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Poso harus berani berbenah, berani mengevaluasi, dan berani mengambil keputusan demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Miss Peuru berharap pemerintah daerah lebih berani mengambil langkah konkret dalam mengawasi potensi PAD, menindaklanjuti persoalan yang ditemukan, serta memperbaiki layanan dasar masyarakat. Dengan demikian, kekayaan sumber daya alam Kabupaten Poso diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan rakyat.
