Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menyoroti usulan kenaikan anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2026 yang melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Kepala BP Batam di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025), Mufti meminta agar lonjakan anggaran tersebut dijelaskan secara transparan dan konkret dampaknya bagi masyarakat.
Berdasarkan catatannya, BP Batam mengajukan anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk tahun 2026, naik drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp1,9 triliun.
“Kalau ini direalisasikan, maka artinya naik 278 persen,” ujarnya.
Mufti menilai kenaikan anggaran tersebut belum sejalan dengan kinerja serapan BP Batam selama lima tahun terakhir yang hanya berada di kisaran 77–86 persen, di bawah rata-rata nasional.
“Realisasi anggaran hanya 77 sampai 86 persen yang berserap. Nah tentu ini di bawah rata-rata serapan nasional,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran yang begitu tinggi di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi belanja negara.
“Teman-teman daerah yang sangat membutuhkan anggaran untuk menggerakkan ekonomi saja harus memutar otak dengan anggaran terbatas. Tapi kok BP Batam justru minta naik 278 persen,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mufti mendesak BP Batam agar menjelaskan secara konkret manfaat dari kenaikan anggaran tersebut bagi rakyat, termasuk implikasi terhadap investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan anggaran sebesar ini, sebenarnya apa sih dampaknya untuk rakyat di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik? Di tahun 2025 saja dengan anggaran Rp1,9 triliun, itu berimplikasi terhadap investasi berapa? Dampaknya kepada rakyat berapa? Lapangan pekerjaan yang terbuka berapa? Nah sekarang dengan anggaran Rp5,3 triliun, berapa lapangan pekerjaan yang Bapak janjikan bisa hadir di Batam setelah ada investasi sebesar ini?” pungkasnya.
