Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan petani penggarap hutan. Ia menyesalkan sikap aparat yang meminta warga meninggalkan lahan garapan tanpa solusi yang jelas, karena dinilai tidak memanusiakan rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari tanah tersebut.
“Sebagai pemerintah, kita harus punya jiwa kemanusiaan dengan memanusiakan manusia. Jangan arogan terhadap rakyat. Kalau memang harus direlokasi, harus dengan penempatan yang layak,” tegas Mukhlis, dikutip dari netizenku.com, Minggu (7/9).
Mukhlis mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan masa lalu. Ia mencontohkan program transmigrasi lokal pada 1994 di Lampung, yang merelokasi ribuan warga dari Lampung Selatan ke Lampung Barat dan Lampung Utara. Program itu gagal karena lahan yang disiapkan tidak produktif, sehingga warga kehilangan sumber penghidupan.
“Jangan sampai peristiwa itu terulang. Warga sudah meninggalkan lahan produktif, tetapi lokasi baru yang disiapkan justru tidak bisa menjamin kehidupan mereka,” jelasnya.
Ia mendorong semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga Kementerian Kehutanan, untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Harus ada konsolidasi antara Pemda, kecamatan, desa, TNI, Polri, TNBBS, dan Kementerian Kehutanan. Jangan sampai masalah sensitif yang bisa memicu konflik sosial disampaikan secara liar,” ujar Mukhlis.
Lebih jauh, Mukhlis menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang akan mengembalikan fungsi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang masa izinnya sudah berakhir. Ia menilai langkah ini bisa menjadi pintu masuk bagi solusi yang lebih berkeadilan bagi rakyat sekaligus menjaga fungsi hutan.
