Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, mengatakan titik pendirian dapur makan bergizi gratis (MBG) termasuk di Lampung disinyalir telah dikuasai pihak tertentu. Hal itu diungkapkan Mukhlis Basri saat menghadiri peringatan Hari Tani ke-66 bersama para petani, Rabu (24/9).
Bahkan, pola pengelolaannya disebut cenderung transaksional bagi pihak yang ingin menjadi mitra. Kondisi ini dinilai mempersempit peluang pengusaha lokal.
“Titik dapur ini diambil oleh mereka (orang Jakarta). Sementara ada orang yang serius mau membangun dapur malah tidak kebagian,” kata Mukhlis.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, penguasaan titik dapur MBG membuka celah praktik transaksional.
“Mereka sekarang banyak yang jual-jual. Caranya dengan hitungan fee sekian rupiah per kepala penerima MBG. Jadi, ambil titiknya tapi diminta bayaran per kepala,” ungkapnya.
Meski begitu, Mukhlis menilai program MBG tetap baik meski masih ada kekurangan. Ia menyebut Badan Gizi Nasional saat ini tengah melakukan evaluasi.
“Kita berharap program ini tetap dilanjutkan. Karena program ini sangat baik dan merupakan prioritas Presiden Prabowo,” tegas mantan Bupati Lampung Barat itu.
Selain soal MBG, Mukhlis juga menerima aspirasi petani di Ambarawa, Pringsewu.
Para petani mengeluhkan sawah yang sering kebanjiran saat musim hujan dan berharap dibuatkan klep atau saluran pembuangan air.
“Kalau banjir air naik, bagaimana sawah kami tidak terendam. Kami minta dibuatkan saluran pembuangan,” harap Sarkam, salah satu petani.
Kepala Pekon Ambarawa, Alhuda, juga menyampaikan hal serupa. Ia berterima kasih atas aspirasi normalisasi Way Bulok yang sudah ditindaklanjuti, namun berharap pemerintah merealisasikan pembuangan air.
“Kami berterima kasih atas proyek Inpres di Ambarawa, Blitar Rejo, dan Parerejo. Tapi warga masih berharap agar sawah tidak selalu banjir,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Muchlis yang hadir bersama Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan jajaran menyebut normalisasi sungai hanya untuk mengurangi risiko banjir, bukan menghilangkannya.
“Bukan saya yang memperjuangkan normalisasi sungai, itu usulan Bupati. Saya hanya mengawal. Normalisasi juga bukan solusi total, paling tidak bisa mengurangi,” ujarnya.
Soal usulan pembuatan saluran pembuangan, Muchlis bersama perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menyambut positif. Kegiatan itu juga diisi dengan dialog antara petani dan wakil rakyat yang dimoderatori Muchlasin.
