Jakarta, Gesuri.id – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Musthofa, menekankan pentingnya keterpaduan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah ini dinilai krusial untuk mengakselerasi pembangunan sekaligus meminimalisasi ketimpangan ekonomi di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Musthofa menegaskan bahwa BAKN berkomitmen mengawal implementasi hubungan keuangan pusat dan daerah agar selaras dari tahun ke tahun.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
"BAKN hadir untuk memastikan bagaimana implementasi hubungan keuangan pusat dan daerah berjalan, sekaligus menjamin adanya keselarasan antara APBD dan APBN," ujar Musthofa usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN dengan Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, dan BPK Perwakilan Sumsel di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Selasa (14/4).
Dalam kunjungan tersebut, BAKN menelaah langsung pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Musthofa secara khusus menyoroti berbagai temuan dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Ia memperingatkan agar permasalahan yang bersifat administratif maupun struktural tidak terus berulang di masa mendatang. Penguatan koordinasi menjadi kunci agar tidak terjadi jurang pemisah yang lebar dalam pembangunan infrastruktur maupun distribusi pendapatan.
"Jangan sampai ke depan terjadi ketidaksinkronan lagi. Kita tidak ingin ada kesenjangan yang terlalu jauh, baik dari sisi pendapatan maupun pembangunan," tandasnya.
Lebih lanjut, Musthofa menyatakan bahwa berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel akan dibawa ke tingkat pusat. BAKN berencana menjadikan temuan di lapangan sebagai bahan evaluasi dalam rapat kerja bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Baca: Jangkar Baja Nilai Ganjar Pranowo Sosok Yang Otentik & Konsisten
Tujuannya adalah melahirkan kebijakan yang lebih adaptif dan terintegrasi agar potensi besar Sumsel—mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia—dapat dioptimalkan secara maksimal.
Sebagai penutup, ia menekankan bahwa semangat otonomi daerah harus dijaga agar tetap efektif tanpa tergelincir kembali ke pola sentralisasi. Namun, efektivitas tersebut hanya bisa dicapai dengan koordinasi yang solid.
"Sinkronisasi kebijakan harus benar-benar berdampak nyata pada percepatan pembangunan di daerah," pungkasnya.
