Ikuti Kami

MY Esti Harap Implementasi Sekolah Gratis Bisa Dimulai pada Tahun Ajaran 2026

MY Esti Wijayati, mengimbau pemerintah untuk memfokuskan program sekolah gratis di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

MY Esti Harap Implementasi Sekolah Gratis Bisa Dimulai pada Tahun Ajaran 2026
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati.

Jakara, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengimbau pemerintah untuk memfokuskan program sekolah gratis di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

Ia berharap program ini dapat mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2026.

Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama

"Iya mestinya tahun 2026 dipersiapkan untuk seluruh sekolah yang berada di daerah 3T, sekolah dasar dan menengah di seluruh 3T. Harapan kami begitu," ujar Esti dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/7/2025).

Esti mengungkapkan, kebutuhan anggaran yang diperlukan negara untuk merealisasikan kebijakan tersebut diperkirakan mencapai Rp180 triliun. Ia optimistis kemampuan fiskal negara cukup untuk membiayai sekolah gratis ini.

"Kami memang di dasarnya sudah menghitung kira-kira dibutuhkan Rp180 triliun, dan saya kira kalau kita berhitung itu insyaallah kita mampu, tetapi bertahap," kata dia.

Meski demikian, politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, pemerintah harus memperhatikan sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan program sekolah gratis di wilayah 3T.

Esti menilai, kesejahteraan para guru harus menjadi prioritas utama agar pelaksanaan sekolah gratis tetap menjamin kualitas pendidikan yang baik. Ia mengingatkan, jangan sampai program ini malah mengabaikan hak-hak guru yang berdampak pada menurunnya mutu pendidikan.

"Di sana itu gurunya harus sejahtera, anak-anak kita juga bisa mendapatkan pendidikan yang memadai dan bermutu," ucap dia.

Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji 

Esti menyampaikan, pendidikan gratis yang berkualitas adalah bukti kehadiran negara bagi rakyatnya. Ia menyebut wilayah 3T harus menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan ini.

Sebagai contoh, Esti menyebut kondisi sekolah di Sumba Barat Daya yang dinilainya masih jauh dari standar kelayakan. Ia menyebut, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga tergolong tinggi, yakni mencapai 27 persen.

"Artinya, titik-titik seperti itulah yang mestinya dipikirkan pertama kali. 3T yang angka kemiskinannya tinggi, kemudian rata-rata lama sekolahnya rendah itu prioritas pertama, tinggal dihitung saja, begitu," ujar dia.

Quote