Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menegaskan pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bukan sekadar revisi teknis undang-undang, melainkan ujian ideologis negara dalam menegakkan Empat Pilar MPR RI di sektor pendidikan tinggi.
Bahkan UU Sisdiknas menjadi ujian bagi negara dalam membangun pendidikan yang berkeadilan.
Baca: Ganjar dan Risma Pimpin PDI Perjuangan Distribusikan Bantuan
“Kalau pendidikan kita masih timpang, mahal dan tidak adil, maka Empat Pilar hanya berhenti sebagai slogan. Karena itu, RUU Sisdiknas harus menjadi alat koreksi sejarah,” tegas MY Esti Wijayati di hadapan ratusan umat Paroki Babadan, Minomartani dan Banteng, Kabupaten Sleman, DIY, Jumat (19/12).
Menurut MY Esti Pancasila menuntut sistem pendidikan yang berkeadilan sosial, sementara UUD NRI 1945 secara eksplisit mewajibkan negara menjamin hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan bermutu. Namun realitas pendidikan tinggi masih dihadapkan pada persoalan akses, tata kelola, dan fragmentasi regulasi.
“Negara tidak boleh cuci tangan. Pendidikan tinggi tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada logika pasar,” ujar MY Esti Wijayati.
Menurut MY Esti Wijayati, RUU Sisdiknas dirancang melalui metode kodifikasi untuk menyatukan berbagai aturan pendidikan yang selama ini tumpang tindih, sekaligus memperkuat tata kelola pendidikan tinggi agar lebih transparan, inklusif, dan akuntabel.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus tercermin dalam kebijakan yang menjamin kesetaraan akses lintas wilayah dan latar belakang sosial. “NKRI hanya akan kokoh jika kampus menjadi ruang mobilitas sosial, bukan mesin reproduksi ketimpangan,” kata Esti.
Ia memastikan Komisi X DPR RI akan terus menyerap aspirasi publik agar RUU SISDIKNAS benar-benar menjadi instrumen transformasi pendidikan nasional.
“RUU ini harus berpihak pada mahasiswa, dosen, dan masa depan bangsa, bukan pada kepentingan sempit,” kata MY Esti Wijayati.
