Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyoroti wacana pemerintah menerapkan sertifikasi bagi influencer. Politisi PDI Perjuangan itu menilai kebijakan tersebut belum mendesak untuk diterapkan di Indonesia.
Ia menegaskan, pemerintah sebaiknya lebih dulu memperbaiki kondisi ruang digital yang masih semrawut.
“Menurut saya, sertifikasi influencer belum menjadi prioritas utama di Indonesia karena ruang digital kita masih sangat karut-marut aturannya,” ujar Nico Siahaan dikutip dari Instagram miliknya, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, persoalan mendasar di dunia digital bukan pada siapa yang memiliki sertifikat, melainkan lemahnya regulasi terhadap akun anonim yang sering menyebar hoaks dan melakukan penipuan daring.
“Masalah utama di dunia digital Indonesia bukan siapa yang punya sertifikat, tapi siapa yang bersembunyi di balik akun anonim yang menyebar hoaks, ujaran kebencian, dan melakukan penipuan tanpa tanggung jawab hukum,” tegasnya.
Nico Siahaan juga menyoroti maraknya kebocoran data pribadi masyarakat yang terus berulang tanpa solusi konkret.
Menurutnya, hal itu seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dibandingkan menerapkan sertifikasi bagi para kreator digital.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah berhati-hati dalam menyusun regulasi agar tidak justru mengekang kebebasan berekspresi di dunia digital.
Nico Siahaan menegaskan, penguatan keamanan siber dan penegakan hukum digital harus menjadi langkah awal dalam menciptakan ekosistem internet yang sehat.
“Fokus dahulu memperkuat penegakan hukum dan keamanan digital. Jangan sampai sertifikasi influencer malah membatasi kebebasan berekspresi dan mematikan kreativitas anak muda,” tutupnya.
