Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan inisiatif pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tidak bisa disederhanakan hanya sebagai kepentingan elit politik.
Menurutnya, pemekaran wilayah memiliki landasan yang jauh lebih luas.
“Saya katakan memang kepentingan politik dalam aspek politis yang termasuk dalam tujuh aspek lainnya, tapi tidak semata-mata terkait dengan itu. Ada berbagai macam aspek lainnya seperti aspek geografis, demografis, sosial, budaya, kemampuan fiskal, tata kelola pemerintahan, dan ekonomi,” ujar Ono saat kunjungan kerja dengan agenda pembahasan CDPOB Cirebon Timur di Cirebon, Kamis (18/9).
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Meski mendapat dukungan luas, kajian tim Jabar UNPAD mencatat skor kelayakan Cirebon Timur baru mencapai 351 dari batas minimal 450.
“Ini menjadi PR kita semua apakah penetapan kemarin di Provinsi itu selesai? Menurut saya ini merupakan babak baru. Jadi masih panjang perjalanan kita, pertama dari aspek layak atau tidak, kita masih mempunyai PR 49 poin lagi yang meliputi tadi geografis, demografis, politis, dan sebagainya,” jelas Ono.
Ia menegaskan, penetapan Cirebon Timur sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah maupun provinsi untuk mempercepat pembangunan.
“Sehingga daerah persiapan daerah otonomi baru Cirebon Timur ini adalah aspek pemaksa bagi pemerintah khususnya Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat untuk membangun Cirebon Timur, untuk memenuhi skor yang 450,” katanya.
Ono juga menekankan perlunya komitmen anggaran yang konkret. “Jadi artinya apa? Instrumen APBD baik kabupaten maupun provinsi 2026 sudah harus mengarah ke sana,” ujarnya.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Dalam kunjungan kerjanya ke Cirebon, ia menambahkan, pembahasan pemekaran wilayah bukan sekadar diskusi politik, melainkan juga mencakup persoalan mendasar, khususnya ekonomi dan kemampuan fiskal.
“Kunjungan kami ke sini juga tentunya ingin berdiskusi terhadap peran kabupaten dan provinsi. Di mana kita semua tahu, dari aspek ekonomi tentunya kan masih banyak persoalan di sana. Bicara soal aspek kemampuan fiskal, ini juga masih menjadi persoalan yang besar,” tegas Ono.
DPRD Jawa Barat berharap pemekaran Cirebon Timur tidak hanya dilihat sebagai proyek politik, melainkan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Dalam Kunjungan Kerja di Cirebon ini Ono Surono juga didampingi beberapa anggota DPRD lainnya seperti Bambang Mujiarto hinggg Ratnawati.
