Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu segera memberikan solusi konkret bagi para nelayan yang terpaksa tidak melaut akibat gelombang tinggi dan angin siklon yang melanda sejumlah wilayah perairan di Jatim.
“Saya mengambil contoh di Tuban yang nelayan sudah tidak melaut karena gelombang tinggi. Hal ini harus mendapat perhatian pemprov dan memberikan solusi untuk mereka,” kata politisi PDI Perjuangan ini, Sabtu (3/1/2026).
Menurut Ony, kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak serius bagi nelayan, khususnya di Kabupaten Tuban. Dampak paling terasa adalah menurunnya hasil tangkapan secara drastis bahkan hingga tidak ada sama sekali, sehingga nelayan kehilangan sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tak hanya itu, nelayan juga berpotensi mengalami kerugian besar akibat kerusakan maupun kehilangan kapal dan alat tangkap. Nilai kerugian tersebut bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan ukuran armada yang dimiliki.
“Nelayan semakin bergantung pada bantuan pemerintah karena kondisi yang tidak menentu,” jelasnya.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia. Peringatan tersebut berlaku mulai 3 Januari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 6 Januari 2026 pukul 07.00 WIB.
Dalam periode itu, beberapa wilayah perairan diprakirakan mengalami gelombang setinggi 1,25 hingga 4,0 meter yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. BMKG pun mengimbau nelayan, operator kapal, serta masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan aktivitas kelautan dengan perkembangan cuaca terbaru.
