Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menyoroti belum maksimalnya kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, dalam mengatasi banjir yang terus berulang.
Menurutnya, banjir adalah persoalan klasik yang sudah ada sejak masa kolonial dan kini kian kompleks akibat perubahan lingkungan dan lemahnya penataan kota.
“Banjir Jakarta ini bukan hal baru. Tapi sayangnya, sampai hari ini belum ada solusi yang benar-benar tuntas,” katanya dalam keterangan dikutip pada Jumat (11/7/2025).
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
“Banyak program lama yang tidak dilanjutkan, lalu dibuat program baru yang belum tentu dijalankan sesuai fungsinya,” imbuhnya.
Pantas menegaskan, pengendalian banjir membutuhkan kepemimpinan yang konsisten, berani, dan berpijak pada tata kelola yang berkelanjutan.
“Kita butuh rencana jangka panjang yang berkesinambungan. Ini bukan soal satu periode jabatan, tapi soal keberlanjutan kebijakan. Dua gubernur sudah berganti, tapi banjir tetap saja jadi langganan,” ujarnya.
Pantas meminta Gubernur Pramono Anung, untuk memimpin dengan tegas dalam menyelesaikan akar persoalan banjir.
“Kami menyarankan agar langkah-langkah konkret dilakukan, dimulai dari evaluasi pejabat yang belum maksimal dalam tugasnya, hingga percepatan program infrastruktur pengendalian air,x jelasnya.
Pantas menuturkan sejumlah langkah strategis yang dinilai perlu segera diambil antara lain mencakup optimalisasi sodetan Sungai Ciliwung serta Bendungan Sukamahi guna mengurangi debit air dari wilayah hulu.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Selain itu, normalisasi terhadap 13 sungai utama di Jakarta juga menjadi prioritas, terutama melalui pengerukan, pelebaran alur, dan penguatan tanggul di Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, dan Angke.
“Satu sungai pun belum ada yang diselesaikan secara tuntas. Ini bukan soal teknis semata, tapi soal keberanian mengambil keputusan dan konsistensi dalam eksekusi,” tandasnya.
Pantas berharap, masukan ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan di Jakarta untuk meletakkan kepentingan publik di atas segalanya.
“Ini bukan kritik semata, tapi semacam pesan. Siapa tahu bermanfaat untuk ke depan,” pungkasnya.
