Nabire, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, Kamis (22/10/2026).
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Nabire, mengatakan pembangunan Zona Integritas harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja aparatur, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administrasi.
“Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya pada sambutan sosialisasi Zona Integritas Papua Tengah.
Ia mengatakan seluruh perangkat daerah perlu memperkuat komitmen pimpinan dan aparatur dalam menjalankan tugas secara jujur, disiplin, profesional, serta bertanggung jawab.
Ia juga meminta pelayanan publik dibuat lebih mudah, cepat, transparan, dan adil bagi seluruh masyarakat.
Praktik pelayanan berbelit-belit, penyalahgunaan kewenangan, serta pungutan yang tidak sesuai ketentuan harus dihindari karena dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.
Ia menekankan pentingnya pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Setiap perangkat daerah diminta mengidentifikasi potensi risiko, menindaklanjuti hasil pengawasan, serta memastikan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengatakan pembangunan Zona Integritas juga harus berorientasi pada hasil nyata, termasuk peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bukan hanya kelengkapan dokumen atau pencapaian predikat tertentu.
Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah dan unit kerja terkait diminta menindaklanjuti sosialisasi dengan menyusun rencana aksi, menetapkan target terukur, menjalankan program perbaikan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
“Pembangunan Zona Integritas merupakan tanggung jawab seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pimpinan, pelaksana pelayanan, pengelola administrasi, hingga aparat pengawasan,” katanya.
Ia berharap, upaya tersebut menjadi bagian dari sistem kerja dan budaya organisasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah sehingga birokrasi semakin profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang adil serta merata kepada masyarakat.
