Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengkritik keras pernyataan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, terkait adanya isu upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Andreas menilai, orang-orang di lingkaran presiden seharusnya fokus menciptakan stabilitas sosial demi menarik minat investor, bukan melempar narasi yang memicu kegaduhan.
"Lingkaran di sekitar Pak Prabowo seharusnya membantu menciptakan suasana kondusif untuk jalannya pemerintahan yang stabil," ujar Andreas melalui pesan singkat, Kamis (9/4).
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Andreas melihat adanya ketidaksinkronan informasi di internal pemerintahan. Di satu sisi, pejabat pemerintah membanggakan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo yang mencapai 70 persen, namun di sisi lain muncul isu penggulingan kekuasaan.
Ia menilai kekhawatiran akan adanya kudeta dalam waktu singkat ini sebagai tindakan yang berlebihan.
"Ada yang cenderung paranoid, mempunyai kekhawatiran berlebihan bahwa ada ancaman kudeta," cetus Andreas.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa secara teknis, kudeta biasanya hanya bisa dilakukan oleh kelompok bersenjata. Di Indonesia, otoritas pemegang senjata yang sah adalah TNI.
"Siapa, sih, yang mau kudeta? Kalau kudeta tentu orang atau kelompok orang bersenjata yang mau mengambil alih kekuasaan. Di Indonesia ini siapa yang punya senjata? Tentu TNI," tambahnya mempertanyakan relevansi isu tersebut.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo melontarkan pernyataan mengejutkan dalam sambutannya pada perayaan Paskah Nasional 2026 di Manado, Rabu (8/4). Hashim mengklaim ada tokoh tertentu yang mencoba mengguncang stabilitas nasional dan menggulingkan pemerintahan Prabowo meski masa jabatannya belum genap satu setengah tahun.
"Saya hitung satu tahun lima bulan sudah ada yang ingin menggulingkan dia, sudah ada yang mau kudeta dia, mau menggantikan dia secara inkonstitusional," ungkap Hashim.
Andreas berharap lingkaran dalam kepresidenan bisa lebih kompak dan tidak mengeluarkan pernyataan yang saling bertolak belakang. Menurutnya, kepastian hukum dan stabilitas politik adalah kunci utama agar para investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, bukan justru narasi ancaman keamanan yang belum terbukti kebenarannya.
