Jakarta, Gesuri.id — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons tidak adanya tanda tangan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, dalam surat komitmen penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang diajukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Hasto menegaskan bahwa kepemimpinan di DPR RI bersifat kolektif-kolegial. Menurutnya, respons pimpinan DPR terhadap aspirasi masyarakat tersebut telah disepakati bersama oleh Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran pimpinan DPR lainnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
“Kepemimpinan DPR itu kolektif-kolegial. Saya mendapat laporan dari fraksi bahwa terkait respons aksi demonstrasi tersebut sebelumnya sudah dibahas bersama oleh Mbak Puan Maharani, Mas Dasco, dan pimpinan DPR RI lainnya,” kata Hasto di Gedung Megawati Institute, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).
Sebelumnya, surat komitmen yang diserahkan kepada AMPB hanya ditandatangani oleh empat pimpinan DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.
Hasto menegaskan kembali komitmen PDI Perjuangan terhadap upaya pemberantasan korupsi, termasuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. DPP PDI Perjuangan bahkan telah menugaskan Fraksi PDIP di DPR untuk memberikan penjelasan resmi mengenai sikap politik partai.
“Komitmen pemberantasan korupsi merupakan bagian dari sikap politik PDI Perjuangan. Perjuangan melawan berbagai bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) adalah sejarah politik kami,” tegas Hasto.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Ia menambahkan, sikap proaktif dalam menuntaskan RUU Perampasan Aset sudah sesuai dengan amanat keputusan kongres partai. Tak hanya itu, Hasto juga menyentil dinamika demokrasi nasional saat ini.
“Komitmen PDI Perjuangan tidak perlu diragukan lagi. Di Indonesia ini banyak yang dirampas, bahkan suara rakyat pun dirampas dalam pemilu,” ujarnya.
