Trenggalek, Gesuri.id - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin memastikan rangkaian tahapan pembangunan Waduk Bagong yang diproyeksikan menempati areal seluas 400-500 hektare di Desa Sumurup dan Sengon, Kecamatan Bendungan segera memasuki tahapan ganti-untung.
"Insyaallah dalam waktu dekat proses ganti-untung bisa dimulai. Ada sebanyak 57 bidang lahan warga yang telah siap untuk dilakukan pembebasan pada tahapan ini," katanya kepada awak media sela peresmian Kampung Tangguh Semeru di kawasan zona hijau COVID-19 di Desa Sumurup bersama jajaran Forkopimda Trenggalek di Trenggalek, Selasa (21/7).
Baca: Reklamasi Ancol, Gilbet Singgung Penanganan Banjir Jakarta
Ia berharap, kesediaan warga mendukung proyek strategis nasional tersebut. Warga juga diimbau tidak mudah termakan hasutan pihak lain yang tidak bertanggung jawab terkait dengan proyek itu.
Menurut dia, mendukung pembangunan Bendungan Bagong sama halnya beramal jariah dalam hal kebaikan karena keberadaan bendungan untuk kepentingan masyarakat luas.
"Bendungan bisa berfungsi untuk mencegah bencana banjir," katanya.
Fungsi lainnya, katanya, menyimpan cadangan air, baik cadangan air bersih maupun irigasi.
"Keberadaan bendungan juga dapat berfungsi sebagai pengungkit perekonomian dengan menjadi destinasi wisata baru, budi daya perikanan air tawar ataupun irigasi sawah sehingga ada kecukupan air dan lahan sawah menjadi lebih produktif," ujarnya.
Banyaknya fungsi bendungan untuk khalayak ramai itu pula, yang menjadi alasan Bupati Nur Arifin meminta warga menyukseskan proyek strategis nasional tersebut.
Dalam skema anggaran nasional, proyek Bendungan Bagong dialokasikan sebesar Rp1,6 triliun.
Baca: Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Optimalkan Tampungan Air
Dari total sekitar 500 hektare lahan yang masuk peta rencana pembangunan Bendungan Bagong di sisi utara Kota Trenggalek dengan jarak sekitar lima kilometer itu, 30-an persennya merupakan bidang lahan milik warga dan sisanya kawasan Perhutani.
Pembangunan yang sedianya bisa dimulai awal 2020, sampai sekarang terkendala karena proses pembebasan lahan yang alot. Nilai harga tanah yang dikehendaki warga jauh di atas proyeksi anggaran yang disediakan pemerintah daerah setempat.
