Ikuti Kami

Pemerintah Blokir Layanan Data di Papua & Papua Barat 

Itu demi mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.

Pemerintah Blokir Layanan Data di Papua & Papua Barat 
Ilustrasi. Seorang ibu diamankan aparat kepolisian saat pecah kerusuhan di Papua.

Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8).
 
Hal itu demi mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, dan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. 

Baca: Eva Desak Aparat Usut Pihak & Medsos Provokator Rusuh Papua 

“Pemblokiran berlaku hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, di Jakarta, dalam siaran persnya, Rabu (21/8).

Sebelumnya Kemenkominfo telah melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua di mana terjadi aksi massa pada Senin (19/8), seperti Manokwari, Jayapura dan beberapa tempat lain.

Image result for Pelambatan akses

Pelambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8) pukul 13.00 WIT dan telah dinormalkan kembali pukul 20.30 WIT hari yang sama menyusul situasi yang sudah kondusif.

“Dapat kami sampaikan bahwa tujuan dilakukan throttling adalah untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi,” jelas Ferdinandus.

Baca: Presiden Jokowi Pastikan Ikuti Perkembangan di Papua

Sejauh ini, menurut Ferdinandus, Kementerian Kominfo sudah mengindentifikasi 2 (dua) hoaks yang tersebar melalui media sosial dan pesan instan yakni hoaks Foto Mahasiswa Papua Tewas Dipukul Aparat di Surabaya dan hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua.

“Kemkominfo imbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian berbasis SARA yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tulis Plt. Kepala Biro Humas Kemenkomindo, Ferdinandus Setu, dalam siaran persnya Senin (19/8) lalu. 

Quote