Pontianak, Gesuri.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendesak pemerintah pusat untuk merumuskan ulang formula Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2027.
Skema bagi hasil yang ada saat ini dinilai belum berkeadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA).
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Pemprov Kalbar di hadapan Banggar DPR RI dalam kunjungan kerja di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/7).
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa kontribusi besar provinsi ini terhadap perekonomian nasional sudah sepatutnya diimbangi dengan kebijakan fiskal yang memberikan manfaat balik yang lebih besar untuk daerah.
Baca: Ini Cerita Ganjar Yang Pernah Tinggal di Kontrakan
"Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil. Tentu menjadi tidak adil apabila Dana Bagi Hasil yang diterima tidak sebanding dengan sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah ini," ujar Krisantus, dikutip dari Antara, Jumat (17/7).
Krisantus memaparkan, Kalbar memiliki potensi luar biasa pada sektor perkebunan kelapa sawit serta industri pengolahan mineral yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Saat ini, sudah ada lima industri pengolahan (smelter) di Kalbar yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Keberadaan industri hilir tersebut dinilai membutuhkan sokongan kebijakan fiskal pusat yang lebih berpihak pada daerah penghasil.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kalbar merupakan salah satu sentra sawit nasional dengan volume produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) mencapai sekitar 4,94 juta ton pada 2025. Angka ini menempatkan Kalbar di jajaran produsen terbesar di Indonesia.
Sementara di sektor hilirisasi mineral, PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Kabupaten Mempawah mencatat produksi alumina sebanyak 294.795,665 metrik ton sepanjang 2025. Produksi tersebut menandai dimulainya operasi komersial Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) yang memperkuat rantai nilai industri aluminium nasional.
"Kondisi ini memperkuat argumen kami agar formula DBH ke depan benar-benar mencerminkan kontribusi nyata daerah penghasil terhadap perekonomian nasional," tegasnya.
Di sisi lain, Kalbar masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan. Krisantus menyebutkan, fluktuasi harga komoditas global, kebijakan ekspor, penyesuaian produksi industri, hingga tingginya ketergantungan pada sektor primer masih membayangi stabilitas ekonomi regional.
Untuk mengatasinya, pemda terus memacu hilirisasi industri, memperkuat sektor UMKM, serta mengoptimalkan pendapatan daerah lewat digitalisasi layanan publik dan sektor perpajakan.
Namun, kemampuan fiskal daerah kian terbatas. Selain memperjuangkan DBH, Pemprov Kalbar meminta dukungan APBN untuk mendanai belanja pegawai, khususnya setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Pengangkatan PPPK ini cukup membebani anggaran daerah. Kami berharap dukungan APBN dapat memperlebar ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik," tambah Krisantus.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Pada kesempatan yang sama, Wagub Kalbar juga menyoroti operasional Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah yang sukses melakukan ekspor perdana pada 29 Juni 2026 lalu. Keberadaan pelabuhan ini diyakini menjadi motor penggerak baru untuk memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing daerah.
Ekspor perdana tersebut melepas 180 kontainer berisi komoditas unggulan lokal seperti aluminium, kelapa, dan minyak kelapa mentah ke berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.
Nilai pengapalan perdana tersebut menembus angka 1,206 juta dolar AS atau berkisar Rp21,4 miliar, yang dikirim oleh sejumlah eksportir dari kawasan Kijing dan Tayan.
Merujuk data PT Pelindo Regional 2 Pontianak, layanan ekspor langsung (direct call) melalui Terminal Kijing ini diproyeksikan mampu memangkas rantai logistik, mempercepat waktu pengiriman, sekaligus melambungkan posisi tawar komoditas Kalbar di pasar internasional.
