Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar pasar murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang cenderung meningkat saat bulan Ramadan, sekaligus menjaga pasokan dan stabilitas harga. Bersama tim penggerak PKK pasar murah bertajuk "Peduli Rakyat" juga menyediakan 9.400 paket sembako gratis.
Baca: Rudianto Rutin Gelar Pasar Murah Demi Stabilkan Harga
Pasar murah Peduli Rakyat ini kami buka 8 di Sulsel, khususnya di Makassar. Di pasar murah ini melibatkan dinas terkait, BUMN, dan sejumlah perbankan," ungkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Kamis, (16/5).
Nurdin mengatakan, pembagian paket sembako gratis diberikan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Adapun paket sembako gratis yang didistribusikan dari 2 kg beras, 2 kg gula pasir, 2kg terigu, 2 liter minyak goreng, 2 kaleng susu, mentega 3 pouch, dan 1 kaleng biskuit 1 kaleng. Nurdin menyatakan, distribusi paket sembako gratis baru dilakukan Pemprov Sulsel di tahun ini.
"Kami mengapresiasi ini, paket tersebut atas partisipasi beberapa perusahaan jasa, perbankan, BUMN, dan perusahaan swasta," kata Nurdin.
Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Hadi Basalamah menambahkan, pasar murah yang dibuka di Gedung Balai Kartini, Jalan Masjid Raya akan digelar hingga 18 Mei 2019. Menurutnya, penyelenggaraan pasar murah kebutuhan pokok ini dipandang penting dan strategis.
Dengan adanya pelaksanaan pasar murah ini, Hadi menjamin keamanan stok bahan pangan di Sulsel, misalnya saja beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, susu, mentega, telur, daging sapi, dan beberapa bahan pokok lainnya.
Baca: Sambut Ramadan, Pemkab Brebes Gelar Pasar Murah
Hadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi melalui pertemuan dengan instansi terkait, dunia usaha, perbankan, dan bupati atau wali kota dalam rangka memastikan kelancaran arus distribusi dan kebutuhan pokok.
"Kami juga proaktif melakukan pengecekan langsung ke pasar-pasar tradisional serta membentuk posko bahan pokok pada dinas perdagangan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi," jelas Hadi.
