Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai ada upaya lepas tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan COVID-19 di Ibu Kota.
Terlebih, saat ini Jakarta tengah dilanda krisis ketersediaan tempat tidur dan lahan pemakaman khusus Covid-19.
"Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepas tanggung jawab daerah ke pusat," Kata Gilbert di Jakarta, Jumat (22/1).
Baca: Ganjar Siapkan Rp1 Triliun Atasi Dampak PPKM
Hal ini terlebih sikap Anies Baswedan menyerahkan koordinasi Pemberlakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke pemerintah pusat ini pun disebutnya kurang tepat.
Sebab, penanganan pandemi COVID-19 merupakan urusan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.
"Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali Pemda sudah lumpuh, seperti bencana alam yang lalu diambil alih oleh pusat," ujarnya.
DKI Jakarta disebut Gilbert memiliki anggaran penanganan COVID-19 yang mencapai triliunan rupiah.
"Dengan APBD jumbo seharusnya bisa mengalokasikan dana APBD untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawas," tuturnya.
Baca: Wacana Vaksinasi Mandiri, Rahmad Beri Tiga Catatan Penting
Sebagai seorang pimpinan, anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai, Anies Baswedan seharusnya bisa langsung berkoordinasi dengan daerah lain yang beririsan dengan Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat.
Pasalnya, sebagian besar warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) bekerja di Jakarta, sehingga jam kerja kantor hingga operasional transportasi bisa dikoordinasikan agar kebijakan yang diterapkan bisa serentak.
"Harusnya mereka duduk bersama, seperti saya anjurkan di awal PPKM untuk merumuskan langkah bersama yang seragam," tuturnya.
