Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mendorong sinergi antara investor dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendanai pemindahan ibu kota negara.
Hal itu, lanjutnya, dinilai penting guna mengakselerasi pembangunan ibu kota baru, mulai dari insfrasruktur, istana kepresidenan hingga institusi negara lainnya.
Baca: Jokowi Pindahkan Ibu Kota RI Curi Perhatian Dunia
“Karena kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota Negara baru ini sangat besar sekitar Rp 486 Triliun sementara kemampuan APBN sangat terbatas maka tak ada jalan lain bagi pemerintah selain menggandeng investor,” ujar Said, dilansir dari beritamoneter.com, Selasa (27/8).
Namun menurut Politisi Senior PDI Perjuangan itu, investor harus berkolaborasi dengan BUMN. Itu penting guna mengakselerasi percepatan pembangunan ibu kota Negara yang baru itu.
“Saya kira, kolaborasi investor dan BUMN kita menjadi kunci menyukseskan pemindahan ibu kota negara,” jelasnya.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo pada Senin (26/8) siang memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan. Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan.
Selain tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare, pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada tahun 2021 dengan Target penyelesaian pembangunan gedung pemerintahan pada tahun 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini mengapresiasi keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ini. Namun dia berharap agar pemerintah terbuka dan mengumumkan kepada masyarakat atas hasil kajian pemindahan ibu kota Negara sampai pada detil teknis serta pengaruhnya terhadap terhadap lingkungan.
Langkah ini penting agar masyarakat ikut berpartisipasi atas jalannya program pembangunan ibu kota baru.
“Karena sudah melalui kajian yang mendalam dari berbagai aspek, baik keamanan, politik dan budaya oleh Bappenas maka pilihan ibu kota baru di Penajam Paser dan Kutai Kartenegara layak mendapat apresiasi,” tegasnya.
Said mengaku, kemampuan APBN untuk membiayai pemindahan ibu kota Negara ini sangat terbatas. Karena itu, keterlibatan investor dan BUMN guna mendanai perpindahan ibu kota ini sangat diperlukan.
“Saya kira, komposisi yang ideal dari segi pendanaan dengan prosentasi 30%: 70%,” terangnya.
Pemerintah jelas Said bisa menyiapkan anggaran lewat instrumen APBN 30% dan sisanya sekitar 70% bersumber dari swasta dan BUMN.
Baca: Dijamin Pemindahan Ibu Kota Tak Ganggu Hutan Konservasi
Dalam nota RAPBN 2020 jelasnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran permulaan untuk pembangunan ibu kota.
“Maka saya berharap sekali lagi agar pemerintah segera mengajukan RUU pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian target presiden bahwa pada tahun 2024 terjadi perpindahan ibu kota Negara akan terlaksana tepat waktu,” jelasnya.
