Jakarta, Gesuri.id - Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono yang mengajak pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak. Menurut Moeldoko, hal tersebut sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang bagi masyarakat.
Baca: Boikot Tolak Bayar Pajak Hanya 'Gertak Sambal'
"Itu pendidikan yang enggak baik. Warga negara itu kan punya hak dan kewajiban. Jangan menganjurkan yang tidak benar," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5).
Moeldoko secara tegas menyebut ajakan Arief tidak benar. Dia pun merasa heran mengapa seorang politisi bisa memberikan contoh pelajaran politik yang tidak baik bagi masyarakat.
"Kalau menjadi warga negara Indonesia ya hak dan kewajiban harus diikuti, jangan menyerukan begitu, itu pendidikan politik yang enggak bener. Kita ajak masyarakat Indonesia justru harus memahami hak dan kewajibannya, jangan malah mengarahkan begitu," ucap Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, semestinya masyarakat Indonesia diajak memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bukan diarahkan untuk memboikot pajak. Menurutnya, seruan tersebut tak sejalan dengan pemikiran Prabowo Subianto. Mantan Panglima TNI itu menilai Prabowo merupakan sosok yang patriotik dan ksatria.
"Saya yakin Pak Prabowo memiliki itu. Hanya jangan yang di bawahnya itu malah melakukan hal-hal yang keluar dari pemikiran bosnya," kata dia.
Sebelumnya, Arief menyatakan seruan boikot pajak itu sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.
Baca: Ogah Bayar Pajak, Anggota DPR Gerindra Siap Tidak Gajian?
"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate," ujar Arief seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (15/5)
Hal ini disampaikan Arief khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya. "Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," katanya.
