Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti narasi viral di media sosial yang menyeret nama Ketua DPR RI Puan Maharani dalam polemik sidang ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Narasi tersebut menyebutkan Puan akan menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden.
"Menurut saya itu upaya terorganisir untuk memojokkan Mbak Puan dan PDI Perjuangan. Sebaiknya proses hukum di Mahkamah Konstitusi tidak dicemari dengan narasi sesat dan dipolitisasi untuk menggeser isu proses hukum konstitusional," kata Deddy, Selasa (6/10/2026).
Deddy sebelumnya meneruskan tautan yang berisi informasi mengenai narasi 'Puan akan naik jadi Wakil Presiden menggantikan Gibran' kepada wartawan. Ia menegaskan unggahan tersebut tidak benar dan dinilai justru menggeser isu proses hukum konstitusional.
Ia mengatakan masalah ijazah Wapres Gibran merupakan urusan para penggugat di MK. Deddy juga menilai ada narasi yang berupaya mengaitkan persoalan tersebut dengan Puan Maharani dan PDI Perjuangan.
"Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan apalagi PDI Perjuangan," ucap Deddy.
"Saya curiga ini upaya dari pendukung Wapres untuk mendapatkan simpati publik. Padahal ini masalah yang sangat substansial dan sederhana dari sisi hukum," tambahnya.
Deddy mengatakan masalah ijazah semestinya dapat dibuktikan secara sederhana melalui proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu, ia mengkritik narasi pengalihan isu yang membawa nama Puan.
"Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati," pungkasnya.
