Jakarta, Gesuri.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan distribusi bantuan pangan bersubsidi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan diawasi ketat, menyusul adanya dugaan praktik percaloan.
Ia memastikan tidak akan ada calo yang bermain dalam sistem distribusi tersebut.
"Tentunya pengawasan akan kami lakukan untuk hal yang berkaitan dengan pengguna KJP maupun subsidi pangan yang diberikan untuk itu," kata Pramono, Jumat (25/7/2025).
Pramono mengakui masih adanya persoalan di lapangan, seperti antrean panjang hingga barang yang dinyatakan habis meski warga sudah datang sejak pagi. Ia tidak menutup mata terhadap potensi permainan oknum dalam proses tersebut.
"Problemnya di lapangan ketika orang itu akan membelanjakan, sering kali dibilang sudah habis. Kalau nggak, harus nunggu antrean sampai sore. Kalau nggak, baru besoknya dilayani. Yang seperti-seperti ini memang ada permainan itu," jelasnya.
Meski demikian, Gubernur Jakarta itu meragukan adanya calo dalam distribusi bantuan pangan bersubsidi untuk pemegang KJP. Ia menilai sistem distribusi sudah ditetapkan dengan lokasi perbelanjaan yang jelas dan terkendali.
"Kalau kemudian ada calo itu, saya sendiri rasanya kok tidak mungkin ya. Karena untuk orang mendapatkan KJP dan membelanjakan itu, tempat belanjanya kan sudah diputuskan," imbuhnya.
Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, menyoroti rawannya praktik percaloan dalam distribusi pangan bersubsidi untuk pemegang KJP. Ia mengaku menerima keluhan dari warga Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur, yang kesulitan mengakses bantuan melalui sistem daring.
"Akibatnya, warga terpaksa menggunakan jasa tak resmi pihak ketiga untuk mendapatkan akses. Warga dimintai tambahan biaya oleh oknum yang mengaku bisa mempercepat atau mempermudah pengambilan bantuan. Ini jelas melenceng dari tujuan awal program," pungkasnya.
