Jakarta, Gesuri.id - Hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) menyatakan 52 persen warga menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin cepat dalam menangani virus corona (Covid-19). Sementara 41 persen lainnya menilai pemerintah cenderung lambat.
Baca: Bupati Eka Ingatkan Masyarakat Waspadai OTG Positif Corona
"Warga hampir terbelah dalam menilai kecepatan pemerintah pusat menangani Covid-19. Dengan error margin 2,9 persen, tidak konklusif mayoritas warga bersikap positif," ujar Direktur SMRC Sirojudin Abbas dilansir dari CNNIndonesiacom, Jumat (17/4).
Dari sejumlah provinsi di Indonesia, mayoritas warga di Jawa Tengah dan Jawa Timur menilai pemerintah pusat cepat menangani covid-19 dengan persentase 61 persen. Sementara warga DKI Jakarta cenderung menilai pemerintah lambat dengan persentase 54 persen dan warga Jawa Barat 41 persen.
Sedangkan dari survei di sejumlah provinsi, Jateng dianggap tercepat dalam penanganan Covid-19 dengan persentase 73 persen, disusul Jatim 68 persen, dan Jakarta 62 persen.
Sementara pemerintah provinsi yang dianggap lambat menangani yakni Banten dan Sulsel sebesar 50 persen dan Jabar 49 persen.
"Penilaian warga Jateng atas kecepatan pemerintah provinsi dalam menangani masalah covid-19 lebih tinggi dibanding penilaian warga di daerah lain," katanya.
Penanganan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan juga dianggap lebih cepat ketimbang pemerintah pusat.
Baca: Tiga Pilar PDI Perjuangan Kubu Raya Gelar Aksi Peduli Corona
"Warga secara konsisten menilai bahwa pemerintah pusat paling lambat dalam menangani Covid-19 jika dibanding pemerintah provinsi, kab/kota, dan kecamatan/desa/kelurahan," ucap Sirojudin.
Survei ini dilakukan dengan sampel basis sebanyak 1.200 responden nasional yang dipilih secara acak melalui telepon pada 22-25 Maret 2020 dan 9-12 April 2020. Populasi pemilih merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Margin of error survei ini diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.
Pemerintah diketahui memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran covid-19. Namun penerapan PSBB ini harus diajukan daerah terlebih dulu dengan persetujuan menteri kesehatan.
Selain penerapan PSBB, pemerintah juga tak secara tegas melarang pemudik pulang ke kampung halaman. Hingga saat ini pemerintah hanya mengimbau agar warga tak mudik. Namun bagi warga yang telanjur mudik diminta untuk isolasi mandiri.
Imbauan pemerintah ini pun dikritik sejumlah pihak. Pemerintah diminta membuat aturan lebih tegas untuk menekan jumlah warga yang terinfeksi Covid-19.
