Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan untuk mengantisipasi dan memitigasi berbagai varian baru virus Corona, seperti Omicron atau varian B.1.1.529, harus diterapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional.
"Selain varian lama di beberapa negara telah muncul varian baru varian Omicron yang harus menambah kewaspadaan kita. Antisipasi dan mitigasi perlu dipersiapkan sedini mungkin," kata Presiden Jokowi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).
Presiden Jokowi mengingatkan agar jajaran pemerintah pusat dan daerah tetap mewaspadai COVID-19 karena pandemi belum berakhir. Persebaran virus Corona, ditegaskan Presiden, masih menjadi ancaman bagi dunia, termasuk Indonesia.
Baca: Puan Minta Pemerintah Siapkan Skenario Khusus
Menghadapi ketidakpastian pandemi itu, Presiden menekankan bahwa APBN 2022 disusun sebagai instrumen fiskal yang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel. APBN 2022 juga mengakomodasi berbagai inovasi dan antisipasi berbagai perubahan yang terjadi, namun dengan tata kelola keuangan dan administrasi yang baik.
Di samping itu, Presiden mengatakan APBN 2022 juga harus tetap dapat mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan melanjutkan agenda reformasi struktural. "APBN tahun 2022 memiliki peran sentral," ucap Presiden menegaskan.
Baca: Rahmad Minta Tegakkan Prokes Perkuat Perbatasan
Terdapat enam fokus kebijakan utama pada APBN 2022. Enam fokus itu adalah, pertama, melanjutkan kebijakan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan.
Kemudian, fokus ketiga adalah peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul. Fokus keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kemampuan adaptasi teknologi. Selanjutnya, fokus kelima, yakni penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
"Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based-budgeting agar belanja lebih efisien," tutur Presiden Jokowi.
