Manado, Gesuri.id - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw berharap, program perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah itu untuk diperkuat.
"Penguatan program perlindungan terhadap perempuan dan anak sangat penting untuk diseriusi secara bersama, terlebih bagi instansi dan pihak-pihak terkaitnya," kata dia pada Rapat Koordinasi Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (PPKA) di Manado, Jumat (20/9).
Baca: Jadi Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Langsung Tancap Gas
Semangat memperkuat program itu, kata dia, tidak boleh kendor, akan tetapi harus didorong seoptimal mungkin dengan melibatkan semua pihak, baik tokoh agama maupun pemuka masyarakat.
Secara nasional, kata dia, untuk perempuan dan anak dari aspek partisipasi gender, Sulut menempati peringkat atas atau paling baik di Indonesia.
"Begitu juga kasus eksploitasi perempuan dan anak, kita cukup rendah," kata dia.
Kandouw juga menekankan soal sinergi dan koordinasi penguatan program perlindungan anak, baik dari provinsi dan pemerintah daerah (pemda) di kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan terkait.
"Mantapkan koordinasi dan sinergi agar program ini bisa lebih maksimal di semua daerah," kata dia.
Wagub Kandouw juga mengimbau instansi terkait yang menangani kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak untuk menindak tegas semua pelakunya agar ada efek jera.
"Perempuan dan anak harus dilindungi, karena masa depan bangsa ada pada perempuan dan anak," kata dia.
Baca: PDI Perjuangan Hadang Rezim 'Moralis Agama' Dalam RKUHP
Dalam Rakor PPKA yang diinisiasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulut itu juga dihadiri sejumlah narasumber, seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sulut Mieke Pangkong serta Kepala Biro Kesra Pemprov Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos.
Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut Grace Punuh, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sulut Kompol Elizabeth Getroida, TP PKK Sulut dan instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
