Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengritisi proses rekrutmen dan pendidikan serta pelatihan (diklat) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai bernuansa semi militer.
Menurutnya, pendekatan tersebut perlu dievaluasi karena tugas utama seorang manajer koperasi lebih menuntut kemampuan mengelola usaha dibandingkan pendekatan kedisiplinan ala militer.
"Soal nuansa militer dalam proses pembekalan dan pelatihan, saya menghormati nilai-nilai disiplin, integritas, dan semangat kebersamaan. Tapi apa relevansi pelatihan bergaya barak, yel-yel, dan pendekatan semi militer dengan tugas utama seorang manajer koperasi," kata Mufti, dikutip Minggu (21/6/2026).
Mufti menilai kompetensi yang harus dimiliki manajer koperasi berkaitan erat dengan pengelolaan usaha, keuangan, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Karena itu, pelatihan yang diberikan seharusnya lebih berfokus pada peningkatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan.
"Tugas manajer koperasi bukan memimpin pasukan. Tugas mereka adalah membaca laporan keuangan, mengelola arus kas, memahami rantai pasok, membangun jaringan pemasaran, mengelola risiko usaha, meningkatkan omzet, dan menghasilkan keuntungan bagi anggota koperasi," ucap Mufti.
Ia menegaskan bahwa pelatihan yang dibutuhkan para calon manajer koperasi meliputi kemampuan bisnis, akuntansi, pemasaran, digitalisasi, pengelolaan stok, hingga kewirausahaan agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.
"Karena itu yang dibutuhkan adalah pelatihan bisnis, akuntansi, pemasaran, digitalisasi, manajemen stok, dan kewirausahaan. Bukan sekadar membangun kesan disiplin yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kemampuan mengelola usaha," ujarnya.
Mufti juga mengingatkan agar perhatian publik terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berhenti pada proses pelatihan. Menurutnya, yang paling penting adalah hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat desa melalui peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
"Yang paling penting harus diingat, ukuran keberhasilan KDMP bukan seberapa kompak yel-yelnya atau seberapa rapi barisannya. Ukuran keberhasilannya adalah apakah koperasi mampu meningkatkan pendapatan warga desa, membeli hasil panen petani dengan harga yang layak, menyediakan kebutuhan pokok lebih murah, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan keuntungan bagi anggotanya," jelas Mufti.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan pelatihan calon manajer KDMP agar program tersebut tetap fokus pada tujuan utamanya, yakni membangun koperasi yang sehat, profesional, dan mampu menjadi penggerak ekonomi desa.
"Jangan sampai program yang mengelola uang rakyat dalam jumlah sangat besar kehilangan fokus pada tujuan utamanya, yaitu membangun koperasi yang profesional, sehat, dan benar-benar menyejahterakan masyarakat desa," pungkasnya.
