Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menjamin keselamatan, kesehatan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat selama dan setelah bencana.
"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Puan mengatakan, karhutla yang belum sepenuhnya tertangani telah memberikan tekanan besar terhadap kehidupan masyarakat. Selain mengancam kesehatan, bencana tersebut juga mengganggu keamanan, aktivitas sosial, serta kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia menilai, keluarga yang tinggal di wilayah terdampak menghadapi tantangan berlapis. Di satu sisi, mereka harus menjaga keselamatan anggota keluarga, terutama anak-anak, sementara di sisi lain tetap dituntut memenuhi kebutuhan hidup meskipun aktivitas ekonomi terganggu.
"Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya," ucap Puan.
Karena itu, Puan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani karhutla secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan penanganan harus mencakup perlindungan kesehatan, dukungan sosial, serta langkah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak.
"Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan," ujar Puan.
Selain itu, Puan menyoroti perlunya penyesuaian kegiatan pendidikan dan aktivitas masyarakat di kawasan terdampak. Langkah tersebut perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan agar keselamatan warga tetap menjadi prioritas selama bencana belum tertangani sepenuhnya.
Puan juga mendorong pemerintah agar mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi keluarga dalam menentukan bantuan. Menurutnya, dampak karhutla dapat membuat rumah tangga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri menjadi rentan akibat kehilangan penghasilan atau meningkatnya pengeluaran.
"Penilaian perlu memperhatikan perubahan keadaan akibat karhutla. Termasuk rumah tangga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhannya tetapi kemudian kehilangan penghasilan atau menghadapi tambahan pengeluaran," kata Puan.
### Kemenkes Catat 347 Korban Luka dan Empat Meninggal Dunia
Besarnya dampak karhutla juga tergambar dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang mencatat 347 orang mengalami luka dan empat orang meninggal dunia hingga 9 September 2026. Data tersebut disampaikan Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, melalui tayangan YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (10/9/2026).
Sejumlah wilayah yang dilaporkan terdampak meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatra Selatan.
Dalam pemaparannya, Widyawati turut menyinggung kondisi korban di sejumlah wilayah, termasuk mereka yang mengalami luka berat dan membutuhkan perawatan di rumah sakit.
"Kota Banjarbaru ada beberapa yang alami luka berat dan rawat inap," kata Widyawati.
Data tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Penanganan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan warga terdampak memperoleh pelayanan kesehatan dan bantuan sesuai kebutuhan.
Puan berharap pemerintah memastikan upaya pemadaman berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat. Dukungan selama masa bencana dan pemulihan setelahnya dinilai penting agar keluarga terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara bertahap.
