Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan sejumlah isu strategis menjadi prioritas perhatian DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, mulai dari persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, penanganan kasus super flu, hingga evaluasi izin pemanfaatan dan alih fungsi kawasan hutan.
Penegasan tersebut disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
“Pengawasan DPR diarahkan agar kinerja pemerintah benar-benar optimal dalam memberikan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan nasional,” ujar Puan.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, melalui fungsi pengawasan, DPR akan memastikan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah berjalan sebagaimana mestinya di seluruh sektor, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dalam pembahasan di tingkat AKD, DPR RI akan memprioritaskan berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.
Menurut Puan, salah satu fokus utama DPR adalah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta pasokan bahan pangan pascabencana di wilayah Sumatera dan sejumlah daerah lain yang terdampak bencana alam. Selain itu, DPR juga akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru.
“DPR juga memberi perhatian pada pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan tanpa diskriminasi, penanganan kasus super flu di beberapa wilayah, serta persoalan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan,” ujar Puan.
Ia menambahkan, DPR RI juga akan memantau proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negara-negara yang tengah dilanda konflik. Di sisi lain, DPR mendorong penguatan reformasi di tubuh Polri, Kejaksaan RI, serta lembaga peradilan guna memastikan penegakan hukum dan kepastian hukum berjalan lebih baik.
Puan juga menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi agenda penting yang mendapat perhatian serius DPR. Selain itu, evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi kawasan hutan turut menjadi sorotan, mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Pada kesempatan tersebut, Puan turut menyinggung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh oleh DPR RI. Satgas ini dibentuk untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dan tanah longsor yang telah memasuki fase pascabencana.
“Satgas ini bertujuan memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan selaras, sehingga pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” ucapnya.
Di bidang hubungan internasional, Puan menyampaikan DPR RI akan mengikuti berbagai agenda multilateral sebagai bagian dari diplomasi parlemen. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kerja sama antarnegara sekaligus mendukung politik luar negeri Indonesia di tingkat global.
“Melalui diplomasi antarparlemen, DPR RI akan terus menyuarakan nilai kemerdekaan bangsa, penghormatan terhadap kedaulatan negara, prinsip kemanusiaan, serta keadilan dalam tatanan ekonomi global,” ungkapnya.
Tak hanya itu, DPR RI juga berkomitmen melindungi WNI di luar negeri serta mendorong stabilitas dan perdamaian kawasan melalui dialog dan kerja sama di berbagai forum internasional.
Di akhir pidatonya, Puan secara resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI dibuka, untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
