Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan DPR tidak akan terburu-buru dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu.
Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut harus dilakukan secara matang agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mampu memperbaiki sistem pemilu di masa depan.
“Jadi tidak perlu terburu-buru. Yang kami harapkan dari DPR adalah semua undang-undang yang dihasilkan akan bermanfaat bagi rakyat,” ujar Puan dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Indonesia, dikutip Sabtu (14/3/2026).
Puan menjelaskan DPR akan memastikan setiap pembahasan undang-undang dilakukan secara matang melalui berbagai proses, baik secara formal maupun informal. Langkah tersebut dilakukan agar setiap regulasi yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan bangsa.
Menurutnya, pembahasan RUU Pemilu bertujuan untuk mencari formulasi terbaik menjelang penyelenggaraan Pemilu 2029. Oleh karena itu, berbagai aspek akan dikaji secara mendalam agar kebijakan yang dihasilkan dapat mendukung tata kelola demokrasi yang semakin baik.
“Kami juga sudah melakukan pembahasan secara detail untuk melihat apa yang sebenarnya paling baik dilakukan menjelang 2029,” ucap Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan DPR harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pembahasan regulasi tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan dengan berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah.
Selain itu, Puan juga menilai dinamika geopolitik global yang terus berkembang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan nasional. Dalam situasi tersebut, stabilitas nasional serta kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Dengan situasi geopolitik seperti ini, kita tetap harus fokus pada kepentingan rakyat terlebih dahulu dan memastikan sinergi antara eksekutif dan legislatif berjalan baik untuk kepentingan rakyat,” ujar Puan.
Ia menegaskan bahwa DPR akan terus berupaya memastikan setiap proses legislasi berjalan secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat memperkuat sistem demokrasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
