Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September 2026. Menurutnya, keberhasilan menghadapi ancaman tersebut tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan stok beras nasional, melainkan harus memastikan keberlangsungan produksi pangan secara menyeluruh.
"Jangan sampai peristiwa menggampangkan El Nino tahun 2023-2024 itu terulang dalam hal kesiapsiagaan dan antisipasinya," kata Rokhmin, dikutip Sabtu (11/7/2026).
Rokhmin menilai pemerintah perlu belajar dari pengalaman El Nino 2023 yang berdampak pada penurunan produksi pangan dan meningkatnya impor beras. Karena itu, ia menegaskan bahwa langkah antisipasi harus dilakukan lebih matang agar dampak cuaca ekstrem terhadap sektor pertanian dapat ditekan.
Ia menegaskan, ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai beras, tetapi juga mencakup keberlangsungan produksi berbagai komoditas pangan lainnya.
"Kalau berbicara pangan bukan hanya beras, tetapi juga produksi jagung, kedelai, hortikultura, sayuran, buah-buahan hingga peternakan. Dampak El Nino terhadap produksi pangan harus bisa ditekan seminimal mungkin," ujarnya.
Menurut Rokhmin, paradigma ketahanan pangan yang terlalu berfokus pada beras sudah saatnya diubah. Pemerintah didorong untuk memperkuat diversifikasi pangan berbasis potensi lokal sebagai strategi menghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat.
Ia menyebut komoditas seperti sagu, ubi, talas, sorgum, dan jagung perlu kembali dikembangkan sebagai sumber karbohidrat alternatif. Upaya tersebut, menurutnya, harus diwujudkan melalui gerakan nasional yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Selain diversifikasi pangan, Rokhmin menilai mitigasi menghadapi El Nino juga harus diperkuat melalui pembangunan dan optimalisasi infrastruktur sumber daya air. Ia menyoroti pentingnya pemanenan air hujan, pembangunan embung, perbaikan jaringan irigasi, serta pompanisasi di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Menurutnya, informasi prakiraan El Nino yang telah disampaikan BMKG sejak April seharusnya sudah menjadi dasar bagi kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipatif.
"Yang masih kurang adalah pemanenan air hujan dan kesiapan infrastruktur pendukung. Ini seharusnya sudah dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba," ujarnya.
Rokhmin juga menyoroti masih lemahnya koordinasi antarkementerian maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman El Nino. Menurutnya, koordinasi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki agar upaya mitigasi berjalan lebih efektif.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan untuk segera menetapkan status siaga atau darurat. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat melalui dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai.
Rokhmin menegaskan, kesiapan menghadapi El Nino bukan hanya bertujuan menjaga stok pangan nasional, tetapi juga memastikan produksi pangan tetap berlangsung, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat tidak terdampak krisis pangan akibat cuaca ekstrem.
