Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mendorong agar Pemerintah memiliki keberpihakan ke guru honorer.
Keberpihakan itu, ujar Putra, bisa mempercepat gerak negara dalam pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan data Kemendikbud, Putra mengungkapkan guru honorer yang sudah terdaftar di tahap pertama untuk diangkat menjadi PPPK berjumlah 70.851 orang. Dari jumlah itu, yang ikut ujian berjumlah 55.937 orang. Dan yang lulus, ujar Putra, berjumlah 34.954 orang guru.
Baca: Bacakan Pandangan Fraksi, Putra Ingatkan Kualitas SDM
Hal itu dikatakan Putra dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB RI, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta, Rabu (23/6).
"Artinya, ketika melihat jumlah yang terdaftar dengan yang lulus, maka lebih dari setengah itu tak terserap. Itu menunjukkan bahwa lumayan banyak yang tidak lulus, apalagi bila kita bicara pengangkatan 1 juta guru honorer sebagai PPPK," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Putra pun mempertanyakan, kapan target pengangkatan 1 juta guru honorer itu terpenuhi.
Menurut Putra, kunci dari tuntasnya program ini adalah keberpihakan negara.
"Keberpihakan negara pada guru ini jangan tanggung-tanggung. Kita semua bisa seperti ini, karena guru. Jadi, menurut saya, keberpihakan kita pada mereka jangan pas bandrol lah," ujar Putra
Presiden Jokowi, lanjut Putra, sangat peduli pada nasib guru. Hal itu terlihat sejak Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Maka, ujar Putra, seharusnya orang-orang yang berada di jajaran Kementerian bisa menerjemahkan kepedulian presiden itu, dengan bertindak cepat.
Putra mengingatkan, bahwa dalam rapat-rapat Panja Pengangkatan Guru Honorer sebagai ASN, para guru berteriak pada Panja agar proses pengangkatan dipercepat.
Baca: Putra Minta Anies Tak Ragu Lakukan Pembatasan!
Putra juga mengingatkan, ketika pihak Kementerian Keuangan baru mengirimkan surat pada para kepala daerah perihal pengangkatan guru honorer, setelah Panja menerima aspirasi dari para kepala daerah tentang hal itu.
"Maka, saya mohon pada pak Fikri (Wakil Ketua Komisi X DPR) untuk memberikan semua laporan Panja pada Pemerintah. Agar pemerintah tahu aspirasi para guru yang diserap oleh Panja, dan bisa bergerak gesit," tegas Putra
"Dan soal keberpihakan itu juga bisa ditunjukkan pada para guru yang telah lama mengabdi. Kemendikbud harus bisa berkomunikasi dengan Kemenpan RB dan BKN soal ini. Harus ada dong keberpihakan kita pada mereka yang sudah lama mengabdi," tambah mantan wartawan tersebut.
