Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan, melontarkan kritik tajam terhadap rencana kerja dan target Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) untuk tahun 2026.
Dalam rapat pendalaman, Putra menyoroti sikap pesimis yang tercermin dari penurunan target indikator kinerja utama, serta ketimpangan alokasi anggaran yang dinilai tidak pro-rakyat.
Kritik ini muncul di tengah laporan capaian kinerja tahun 2025 yang sebenarnya menunjukkan hasil positif atau melampaui target (overperforming).
Baca: Hilda Harap Bazar Imlek di Glodok Mampu Jadi Daya Tarik Wisata
Pada tahun tersebut, nilai ekspor mencapai 110% dari target dan penyerapan tenaga kerja menembus 107%. Putra mempertanyakan alasan di balik penurunan target nilai ekspor dan tenaga kerja pada tahun 2026.
Berdasarkan data, target tenaga kerja tahun 2026 dipatok sebesar 26,06 juta orang, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2025 yang mencapai 27,4 juta orang. Artinya, terdapat selisih penurunan target sekitar 1,34 juta orang.
"Saya khawatir akan sikap pesimistis yang muncul dari jajaran Kemenekraf. Mengapa target justru menurun? Tenaga kerja turun 1,34 juta. Ini ada apa?" tegas Putra dalam pernyataannya.
Ia menilai penurunan target ini seolah menjadi pengumuman dini mengenai hilangnya pekerjaan bagi jutaan orang. "Pengalaman saya di swasta, target itu seharusnya naik. Apakah pemerintah ingin mengumumkan bahwa 1,34 juta orang akan kehilangan pekerjaan pada tahun ini?" tambahnya.
Selain tenaga kerja, target nilai ekspor juga mengalami koreksi negatif. Dari realisasi sebesar US29,21 miliar pada 2025, target 2026 justru diturunkan menjadi US27,85 miliar, atau turun sebesar US$1,36 miliar (setara dengan kisaran Rp23 triliun). Putra menyebut angka penurunan ini mengerikan dan merupakan sinyal kurang baik pada awal tahun.
Sorotan kedua tertuju pada kualitas kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif. Meski serapan tenaga kerja tinggi (27,4 juta orang), nilai rata-rata kontribusi ekspor per tenaga kerja dinilai masih sangat rendah.
"Jika dihitung rata-rata kasar, satu orang hanya menyumbang Rp16 juta per tahun. Serapan besar, tetapi nilai uangnya 'kurus'. Jumlah manusianya besar, tetapi uang yang dibawa sedikit," ujar Putra.
Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan adanya anomali produktivitas; mayoritas pelaku ekraf diduga masih terjebak di level usaha mikro dengan nilai tambah rendah. Lebih lanjut, Putra menyoroti ketimpangan investasi.
Subsektor aplikasi menjadi juara investasi dengan nilai Rp40,94 triliun, namun sektor ini memiliki karakteristik padat modal dan minim tenaga kerja (low labor). Sebaliknya, sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti kuliner, fesyen, dan kriya justru minim suntikan modal.
Baca: Sigit Karyawan Yunianto Berduka atas Wafatnya Mofit Saptono
Poin kritik paling tajam diarahkan pada struktur Anggaran 2026. Dari total anggaran yang tersedia, sebesar 87% atau sekitar Rp363,6 miliar dialokasikan untuk sekretariat (birokrasi, gaji, dan kantor), sementara anggaran untuk pengembangan SDM dan program kreatif sangat minim.
"Yang lebih mengkhawatirkan lagi, bagaimana mungkin dengan anggaran minim, 87% habis untuk belanja sekretariat? Kementerian ini mau melakukan apa? Kreativitas apa yang diharapkan pemerintah? Padahal kita bicara HKI dan royalti merek. Namun, dengan 87% anggaran untuk sekretariat, tidak ada ruang fiskal untuk kegiatan kreatif," katanya dengan nada heran.
Dominasi anggaran birokrasi ini dinilai melanggar fungsi negara sebagai fasilitator. Anggaran yang seharusnya menjadi stimulus bagi rakyat justru habis untuk biaya operasional (overhead) birokrasi. Kementerian Ekraf diharapkan lebih aktif melakukan kolaborasi tripartit guna memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk meningkatkan nilai tambah, seperti penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan royalti, bukan sekadar habis di pos operasional sekretariat kementerian.
