Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan, mendorong Kementerian UMKM untuk mengoptimalkan sistem SAPA UMKM.
Ia menekankan bahwa sistem tersebut tidak boleh sekadar menjadi tempat penyimpanan data, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen strategis berbasis analitik.
Hal ini dinilai krusial agar Menteri UMKM memiliki kendali penuh dalam merekomendasikan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tepat sasaran, serta mampu memberikan perlindungan aset bagi UMKM di wilayah rawan bencana.
Baca: Sigit Karyawan Yunianto Berduka atas Wafatnya Mofit Saptono
Putra menyoroti ambisi kementerian yang ingin menjadikan SAPA UMKM sebagai Golden Record dan satu-satunya sumber kebenaran data (Single Source of Truth). Sistem ini mengintegrasikan berbagai sumber data, mulai dari SIDT, DTSEN, Sensus Pertanian, Dukcapil, hingga OSS.
Namun, ia mengingatkan bahwa nilai sesungguhnya dari data terletak pada kemampuan analitiknya, bukan sekadar pemeliharaan (maintenance).
"Persoalannya adalah outcome pemanfaatan. Kalau dilihat dari data Sekretaris Kementerian, masih ada fungsi yang harus ditambahkan, bukan maintenance data tetapi analitik data. Data yang mahal itu ada di analitiknya," tegas Putra dalam Rapat Kerja dengan Kementerian UMKM di Jakarta, Selasa (19/1).
Dengan kemampuan analitik yang kuat, Menteri UMKM diyakini dapat memegang kendali penuh atas kebijakan penyaluran kredit. Data yang diolah dengan baik dapat menjadi dasar rekomendasi kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menentukan kelayakan penerima KUR.
"Bahkan dengan data itu, Saudara Menteri bisa menyampaikan ke bank Himbara bahwa nama-nama UMKM inilah yang berhak mendapatkan KUR. Jika mereka tidak punya jaminan, Menteri bisa menjadi penjaminnya. Itu bisa dilakukan karena datanya tersedia," ujar Putra.
Langkah ini dianggap sebagai solusi untuk mengakhiri perdebatan klasik di lapangan, di mana petani gurem atau pedagang bakso kerap ditolak oleh pihak perbankan. Dengan basis data SAPA UMKM, rekomendasi pengajuan KUR lahir langsung dari basis data kementerian sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
Baca: Hilda Harap Bazar Imlek di Glodok Mampu Jadi Daya Tarik Wisata
Selain urusan pembiayaan, Putra menekankan pentingnya SAPA UMKM dalam melindungi aset produksi pelaku usaha di wilayah rawan bencana. Hal ini sejalan dengan rencana kementerian untuk memberikan peringatan dini dan mendorong skema asuransi bagi UMKM di zona merah.
Putra mengapresiasi potensi penggunaan data tersebut untuk perlindungan aset yang presisi atau yang ia sebut sebagai nano targeting.
"Bayangkan dengan anggaran yang ada, bantuan menjadi sangat tepat sasaran (targeted). Dengan data itu, kita bisa melindungi aset UMKM di daerah bencana melalui skema asuransi," jelasnya.
Sebagai penutup, ia meminta Kementerian UMKM segera melengkapi fungsi analitik pada sistem tersebut agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat makro, tetapi mampu menyentuh level individu yang paling membutuhkan.
