Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta egara tidak kalah dengan para pedagang minyak goreng atau migor yang sengaja mengambil keuntungan dan melawan aturan negara.
Negara juga harus hadir untuk rakyat di tengah carut-marutnya persoalan migor ini.
Terbaru pemerintah, sendiri mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi atau HET migor dan menyerahkan kepada mekanismenya pasar.
Baca: Kelangkaan Minyak Goreng, Mufti 'Sentil' Mendag Saat Raker
“Kita dorong KPPU juga melakukan investigasi. Kita dorong pemerintah untuk menertibkan keseluruhan carut marut stok minyak goreng di pasar. Negara tidak boleh kalah dengan pegadang minyak goreng mengambil keuntungan dengan indikasi melawan aturan negara,” tegas Rahmad di Jakarta Jumat, (18/3).
Politikus PDI Perjuangan ini mendukung, langkah pemerintah yang akan menertibkan dan mengambil langkah-langkah hukum terhadap pihak yang dengan sengaja menahan pasokan minyak dalam beberapa waktu terakhir.
"Mendukung langkah pemerintah yang akan menertibkan dengan mengambil langkah hukum terhadap kesengajaan dengan menahan pasokan minyak beberapa pekan terakhir,” papar Rahmad.
Baca: Berkat Ansy, Petani Sumba Timur Sukses Garap UPPO
Indikasi penimbunan sendiri, kata Rahmad, lantaran pasca dihapuskan atau dicabutnya HET oleh pemerintah migor kembali membanjiri pasar ritel dan modern.
“Fakta ini ada indikasi kemarin kemana saja disaat rakyat butuh minyak goreng, pasokan minyak goreng seolah lenyap di pasaran. Ini tidak boleh berhenti disini,” tegas Rahmad.
