Jakarta, Gesuri.id - Desakan agar negara bertindak tegas dalam kasus teror terhadap Ketua BEM (UGM) kian menguat.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs Rapidin Simbolon MM, menilai pemerintah tidak cukup sekadar menyatakan diri bukan pelaku.
“Negara tidak cukup mengatakan ‘bukan kami’. Negara wajib memastikan tidak ada warga yang diteror karena pendapatnya,” ujar Rapidin di Jakarta Jumat (20/02/2026).
Kasus ini bermula setelah Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo yang dinilainya gagal menjamin hak dasar anak.
Baca: Ganjar: Semua Pimpinan Parpol Perlu Berkumpul untuk Tenangkan
Kritik itu disampaikan menyusul tragedi seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang meninggal dunia karena diduga tak mampu membeli perlengkapan sekolah.
BEM UGM kemudian melayangkan surat terbuka kepada UNICEF pada 6 Februari lalu.
Empat hari setelahnya, Tiyo menerima pesan WhatsApp dari nomor berkode luar negeri berisi ancaman penculikan dan tudingan sebagai “agen asing”.
Sehari kemudian, ia mengaku dikuntit dua orang tak dikenal di sebuah kedai.
Pihak kampus menyatakan telah memberikan perlindungan. Menteri HAM, Natulius Pigai, membantah dengan menyebut pemerintah bukan pelaku teror dan meminta kepolisian mengusut kasus tersebut.
Namun bagi Rapidin Ketuap DPD PDI Perjuangan Sumut ini, persoalan ini tak berhenti pada bantahan resmi.
“Namun persoalan ini tidak berhenti pada satu kasus. Teror terhadap Ketua BEM UGM adalah ujian bagi kebebasan berpikir di seluruh kampus Indonesia,"ujarnya.
Menurut dia, jika seorang mahasiswa yang berbicara tentang hak dasar anak justru dibalas dengan ancaman, maka yang sedang dipertaruhkan adalah keberanian generasi muda untuk bersuara.
“Hari ini mungkin Ketua BEM UGM. Besok bisa mahasiswa di kampus lain. Lusa bisa siapa saja yang memilih berdiri di sisi kebenaran,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Rapidin Mantan Bupati di Samosir ini mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tidak takut dan tidak diam.
Ia menegaskan kampus bukan ruang sunyi, melainkan ruang berpikir, ruang bertanya, dan ruang mengoreksi kekuasaan.
“Kita tidak melawan dengan kebencian. Kita tidak menjawab dengan intimidasi. Kita menjawab dengan keberanian, solidaritas, dan pengawalan hukum yang sah,” katanya.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan
Ia mengingatkan, demokrasi tidak boleh berjalan di bawah bayang-bayang ancaman.
Jika mahasiswa merasa tidak aman karena menyampaikan pendapat, maka bangsa ini sedang diuji dalam komitmennya terhadap kebebasan sipil.
“Mahasiswa Indonesia adalah penjaga nurani bangsa. Dan nurani tidak boleh dibungkam,” ujar Rapidin.
Komisi XIII DPR RI, kata dia, akan mengawal kasus ini hingga pelaku teror terungkap dan memastikan negara hadir memberikan perlindungan nyata terhadap kebebasan berpendapat.
“Demokrasi tidak boleh kalah oleh rasa takut,"tegasnya.
