Samosir, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon meminta Pemkab Samosir menyerahkan SK pengangkatan 746 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Formasi 2021, terdiri dari CPNS, Penyuluh Pertanian Lapangan dan P3K (Tenaga Guru).
Permintaan Rapidin itu saat mengetahui Informasi belum diangkatnya ratusan CASN menjadi ASN karena kekurangan anggaran.
Baca: Edy & Bobby Hadiri Pembukaan Festival Bung Karno
Dia mengatakan di Kabupaten Samosir, ada sebanyak 746 CASN yang sudah dinyatakan lulus sebagai ASN dan sudah lengkap pemberkasannya, tidak kunjung tiba pengangkatannya.
“Alasan penundaan pengangkatan pun dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi, padahal ini adalah perintah undang-undang harus diangkat dan mengabdi untuk negara,” ujar Rapidin.
Mantan Bupati Samosir periode 2016-2021 tersebut mengungkapkan ironisnya yang terjadi untuk pembayaran anggaran yang melanggar undang-undang, sebagaimana yang sudah menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, anggarannya bisa tersedia seperti pembayaran Gaji TBPP (Tim Bupati Percepatan Pembangunan) Rp17.000.000 perbulan, sewa hotel untuk rumah dinas bupati sebesar Rp40.000.000 dan pembangunan rumah dinas serta pemeliharaannya.
“Inilah salah satu contoh kebijakan yang bodoh, hanya demi memperkaya diri dan kroni-kroninya, oleh karena itu Bupati Samosir harus segera mengangkat CASN itu, sebab mereka sangat mengharapkan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara pribadi dan sanak keluarganya,” sebutnya.
Baca: Rapidin Berkeinginan Disertasi Sekjen Bisa Dijadikan Buku
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Samosir, Rohani Bakkara mengatakan bahwa tes penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), CPNS Umum sebanyak 261, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 64 dan 421 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menghadapi sejumlah masalah.
“Setelah mengikuti tes dengan, ternyata mereka yang lolos tes CPNS dan PPPK belum bisa bekerja meskipun sudah melewati pertengahan tahun anggaran karena masalah gaji dan kemarin saya baru pulang dari Jakarta, mengikuti rapat terkait keterlambatan pengangkatan CPNS dan P3K formasi 2021 dengan Menpan RB dan Menteri Keuangan,” jelasnya.
