Banjarmasin, Gesuri.id –Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,
H.M. Syaripuddin menyoroti masih rendahnya realisasi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) konsolidasi per 19 Juli 2026, realisasi Belanja Daerah baru mencapai Rp4,89 triliun atau 49,30 persen dari total pagu Rp9,93 triliun.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
“Kita sudah memasuki pertengahan Juli, yang artinya lebih dari separuh tahun anggaran berjalan. Idealnya realisasi belanja sudah berada di kisaran 55 persen mengikuti proporsi waktu. Faktanya baru 49,3 persen. Ada gap sekitar 5,5 poin yang harus segera dikejar oleh eksekutif,” ujar anggota Banggar DPRD Kalimantan Selatan.
Yang paling mengkhawatirkan, kata dia, adalah realisasi Belanja Modal yang baru 39,27 persen dari pagu Rp2,80 triliun.
Bahkan untuk Belanja Modal Tanah, realisasinya nyaris nol, hanya 0,03 persen dari anggaran Rp105,2 miliar. Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga baru terserap 5,30 persen dari pagu Rp885,2 miliar.
“Ini bukan angka kecil. Ratusan miliar rupiah untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung praktis belum bergerak. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat yang menunggu manfaat pembangunan infrastruktur yang dirugikan. Kami minta Pemprov, khususnya Dinas PUPR selaku SKPD dengan pagu belanja terbesar, segera menjelaskan secara terbuka apa yang menghambat dan bagaimana rencana percepatannya,” tegasnya.
Banggar juga mencatat sedikitnya sepuluh SKPD dengan realisasi belanja di bawah 45 persen per akhir Juni 2026, di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (33,39%), Dinas Pariwisata (33,63%), Badan Riset dan Inovasi Daerah (35,92%), Inspektorat Daerah (36,28%), Bappeda (36,29%), hingga Dinas PUPR (42,99%).
“Kami mengapresiasi SKPD yang capaiannya sudah baik, seperti Badan Kesbangpol dan BPKAD yang realisasinya di atas 70 persen. Tapi bagi SKPD dengan realisasi rendah, terutama yang menyangkut layanan dasar dan infrastruktur, harus ada langkah konkret, bukan sekadar laporan administratif,” lanjutnya.
Di sisi lain, realisasi Pendapatan Daerah tercatat cukup baik, yakni Rp4,03 triliun atau 54,90 persen dari target Rp7,35 triliun, ditopang kinerja Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 59,50 persen. Namun karena belanja tertinggal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sementara tercatat membengkak hingga Rp2,10 triliun.
“SiLPA yang besar ini menunjukkan ada dana milik rakyat yang mengendap dan belum bekerja untuk kepentingan publik. Kami di Banggar akan mengundang BPKAD dan SKPD terkait dalam rapat kerja untuk meminta klarifikasi dan memastikan percepatan realisasi belanja pada semester kedua tahun ini,” katanya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Poin Utama Desakan Banggar DPRD Kalsel:
1. Percepatan realisasi Belanja Modal, khususnya pengadaan tanah dan pembangunan gedung/bangunan pemerintah.
2. Penjelasan resmi dari Dinas PUPR terkait rencana percepatan proyek fisik hingga akhir tahun.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap SKPD dengan realisasi belanja di bawah 45 persen.
4. Kejelasan status Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan yang masih 0 persen.
5. Langkah konkret Pemprov agar SiLPA tidak terus membesar di akhir tahun anggaran.
Banggar DPRD Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
