Indramayu, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu H. Edi Fauzi menyampaikan refleksi kritis akhir tahun terhadap arah pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefuddin, dengan menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum tertangani secara tuntas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dalam pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan juga sering kita sampaikan di rapat paripurna, sehingga evaluasi akhir tahun ini harus menjadi momentum untuk berani bersuara, tetap kritis, mengoreksi kebijakan yang belum berpihak pada rakyat dan tentunya mendukung kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Edi, Selasa (30/12/2025).
Edi menyebut, sepanjang tahun 2025 masih banyak persoalan klasik yang membayangi Indramayu, mulai dari pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, hingga pelayanan publik yang kerap menuai aduan masyarakat. Ia juga menyinggung persoalan banjir rob di wilayah Eretan serta berbagai masalah sosial lain yang belum tertangani secara sistematis.
Ia turut menyoroti Perumdam PDAM Indramayu yang dinilai masih menyisakan persoalan serius, baik dari sisi pelayanan maupun masalah hukum yang tengah diselidiki Kejaksaan Negeri Indramayu. Menurutnya, persoalan tersebut belum mendapat penanganan tegas, padahal Bupati Indramayu memiliki kewenangan sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM).
“12 Anggota Fraksi PDI Perjuangan sebagai mitra kritis pemerintah daerah selalu membaca persoalan secara utuh dan jujur, kebijakan bupati yang dilakukan hanya dengan kegiatan seremonial saja hanya akan berputar pada rutinitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat, sehingga legislatif tetap berperan sebagai lembaga pengawasan eksekutif,” jelasnya.
Menurut Edi, berbagai persoalan daerah tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan gerakan kolektif dan pendekatan struktural yang saling terhubung, bukan sekadar langkah insidental atau kegiatan yang bersifat seremonial.
“Ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak dilihat dari banyaknya program atau kegiatan seremonial, melainkan dari dampak langsung yang dirasakan warga,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah saat ini akan menentukan kualitas hidup generasi Indramayu ke depan. Oleh karena itu, aspek keberlanjutan lingkungan, inklusivitas sosial, serta daya saing jangka panjang harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan pembangunan.
Dalam konteks tersebut, Edi menilai anggaran daerah memegang peran strategis dan tidak boleh dipahami sekadar sebagai dokumen teknis semata. APBD, menurutnya, merupakan cermin keberpihakan politik pemerintah daerah terhadap rakyat.
“Partisipasi publik juga penting. Keterlibatan warga tidak boleh berhenti pada formalitas forum perencanaan, melainkan harus mencakup peran aktif dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan pemerintah,” tandasnya.
Edi juga menegaskan bahwa Indramayu bukan hanya milik pemerintah atau Bupati dengan tagline “Indramayu Reang”, melainkan milik seluruh warganya. Setiap persoalan daerah merupakan tanggung jawab bersama, meskipun pemerintah tetap memegang peran kunci dalam menentukan arah kebijakan.
“Indramayu membutuhkan pemimpin yang tegas menentukan prioritas, konsisten menjalankan kebijakan, serta berani melakukan koreksi ketika kebijakan tidak berjalan efektif,” tegasnya.
Menutup refleksi akhir tahun, Edi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Indramayu menekankan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan ajakan moral bagi seluruh elemen daerah.
“Indramayu yang lebih baik hanya bisa lahir dari kerja bersama, bukan kerja sendiri, dengan harapan dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama mewujudkan daerah yang benar-benar Relijius, Aman Nyaman dan Gotong Royong,” pungkasnya.
