Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menegaskan, carut marutnya rancangan anggaran hingga menjadi sorotan masyarakat seperti anggaran lem aika aibon sebesar Rp 82 miliar dan bolpoin merk faster sebesar Rp 678 miliar menjadi bukti bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mampu memimpin Jakarta.
"Kondisi ini terjadi di banyak SKPD, atau terjadi sistemik. Pada saat rapat anggaran tampak jelas konsep alokasi anggaran pembangunan yang tidak terarah apalagi dihubungkan dengan Visi Misi Gubernur Anies,” ujar Gilbert, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11).
Baca: Prasetyo Pertanyakan Komitmen Anies Bangun Rusunawa
Gilbert juga mengatakan, gambaran alokasi dana untuk Formula E sebesar Rp1 triliun dinilai tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Gilbert justru menilai penganggaran itu mencerminkan ketidakberpihakan kepada masyarakat Jakarta yang mayoritas belum sejahtera.
“Tetapi alokasinya luar biasa besar menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan Gubernur Anies dalam melayani masyarakat. Pada saat KJP tertunda beberapa bulan, terasa sangat tidak manusiawi gagasan akan Formula E. Banyak sungai mati dan berbau busuk dengan lingkungan kumuh misalnya di Cakung yang dapat diperbaiki dengan dana Rp 1 trilyun,”ujar mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu.
Gilbert menuturkan, permintaan softcopy anggaran pun sulit diberikan oleh Dinas/SKPD. Dan kalau pun diberikan, isinya tidak lengkap dari seluruh SKPD terkait. Padahal, lanjut Gilbert, permintaan tersebut adalah resmi dari anggota DPRD dalam rapat anggaran.
Menurut Gilbert, tidak diberinya softcopy anggaran oleh SKPD sangat menyulitkan anggota DPRD untuk melakukan pengawasan sebagaimana fungsi legislatif. Gilbert menyatakan, jauh lebih mudah menelusuri secara global anggaran kalau ada softcopy file dalam bentuk Excel.
Gilbert pun menuturkan, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat kekacauan penyusunan anggaran belanja DKI tahun 2019.
"Data dapat dilihat di berita dengan rincian yang jelas. Selain adanya penurunan bagi hasil dari Pemerintah Pusat, juga terdapat penurunan PAD dari pemungutan pajak daerah,"ujarnya.
Baca: Anies Pentingkan Formula E Dibanding Normalisasi Ciliwung
Gilbert menilai, tidak bijak seorang pemimpin yang hanya menyalahkan orang lain. Seharusnya Anies memiliki kemampuan untuk memimpin menata permasalahan Jakarta yang kompleks.
“Dalam kondisi seperti ini lebih baik minta maaf dan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain. Pemimpin itu menyatukan dan menetapkan sasaran masa depan, menetapkan sasaran dengan koordinatnya. Tentunya tidak mungkin semua dikerjakan sendiri olehnya, tetapi dengan delegasi ke bawah dan diawasi,"ujar Gilbert.
